33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi

Suara.com - Gema tuntutan keadilan kembali memecah kesunyian di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (7/5/2026). Memasuki aksi ke-907, massa Aksi Kamisan mengusung tema krusial, yakni "Militerisasi Terus Menguat, Rakyat Terus Menjadi Korban”.

Menjelang 28 tahun reformasi, aksi kali ini terasa lebih emosional karena bertepatan dengan momentum 33 tahun terbunuhnya aktivis buruh Marsinah pada 8 Mei 1993. Orasi pedas dari perwakilan Marsinah.id, Dian Septi, dan Perempuan Mahardika menyoroti mandeknya penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, termasuk "raibnya" berkas penyelidikan di Komnas HAM.

Dalam aksi Kamisan ke-907 ini, massa menggelar orasi, pembacaan puisi, penampilan seni dari Teater Rakyat Driyarkara, serta kuliah jalanan bersama akademisi STF Driyarkara, Feri Kurniawan.

"Marsinah diperkosa tepat setelah ia mendatangi Kodim dan melabrak militer, memprotes karena militer turut campur dalam perselisihan industrial. Marsinah melawan militerisme!" seru Dian di hadapan massa yang mengenakan pakaian hitam.

Ia mengkritik keras upaya penguasa saat ini yang dianggap mencoba menghapus sejarah kelam tersebut dengan membangun museum tanpa menuntaskan kasus hukumnya. Menurutnya, hal itu bukan bentuk penghormatan, melainkan upaya mengubur ingatan.

Kritik pedas terhadap "politik perut" dan sembako

Kritik tajam juga disampaikan Dian terhadap gaya kepemimpinan nasional yang dianggap meremehkan martabat kelas pekerja dengan iming-iming materi. Ia menyoroti bagaimana janji-janji kesejahteraan kerap hanya menjadi alat untuk membungkam daya kritis buruh.

"Seolah-olah harga diri buruh bisa dibeli dengan uang, seolah-olah martabat buruh bisa diluluhkan dengan sembako. Itu adalah penghinaan terbesar terhadap kelas pekerja," tegasnya.

Dian juga menyindir para pimpinan serikat pekerja yang kini dianggap "bermadu mesra" dengan kekuasaan demi jabatan komisaris atau menteri. Ia menegaskan bahwa sejarah membuktikan perubahan besar, seperti jatuhnya Orde Baru pada 1998 atau kenaikan upah signifikan pada 2010-2015, terjadi karena aksi kolektif di jalanan, bukan hasil lobi di meja makan penguasa.

"Perubahan itu tidak bisa datang dengan kita menerima gula-gula dari penguasa. Perubahan itu bisa datang karena kita berjuang, berserikat, melakukan perjuangan kolektif, aksi-aksi langsung," pungkasnya.

Baca Juga: Cari Keadilan! Keluarga Korban Kekerasan TNI Serahkan Kesimpulan Gugatan UU Peradilan Militer ke MK

Aksi Kamisan ke-907 ini juga diisi dengan orasi, pembacaan puisi, penampilan seni dari Teater Rakyat Driyarkara, serta kuliah jalanan oleh akademisi STF Driyarkara, Feri Kurniawan.

Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari JSKK, KontraS, LBH Jakarta, dan lainnya menegaskan bahwa militerisasi yang merambah ke ranah sipil, termasuk keterlibatan militer dalam program sipil dan pendidikan, dinilai sebagai pola yang terus dinormalisasi dan mengancam kualitas demokrasi Indonesia.

Aksi Kamisan ke-907 ini menjadi pengingat keras bagi pemerintah bahwa selama keadilan belum ditegakkan, keluarga korban tidak akan diam dan akan terus melawan.

Reporter: Dinda Pramesti K