Tangkal Politik Identitas dan Isu Sara Jelang 2024, HMI Jawa Barat Gelar FGD

SuaraSumedang.id - Isu politik identitas dan sara bukan barang baru di Indonesia.

Isu tersebut tentunya sangat berpotensi memicu terjadinya perpecahan di masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Barat menyelenggarakan diskusi dengan tajuk "Antisipasi Kerawanan Isu Politik Identitas dan Sara dalam Mewujudkan Pemilu 2024 yang Harmonis di Jawa Barat".

Sekadar informasi, diskusi tersebut digelar pada Sabtu (12/11/2022) di Graha HMI Bandung, Jawa Barat.

Dalam acara tersebut, turut dihadirkan beberapa narasumber yakni, Muradi Guru Besar Fisip Unpad, Rifqi Ali Mubarok Ketua KPU Jawa Barat dan Abdullah Dahlan Ketua Bawaslu Jawa Barat.

Ketua Pelaksana, Hilman Hadafi mengatakan, acara tersebut dihadiri peserta 100 orang secara hybird.

Lebih lanjut, kata Hilman, dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam meminimalisir isu politik identitas terkhusus di Jawa Barat.

Sementara itu, Ketua KPU Jawa Barat, Rifqi Ali Mubarok mengatakan, isu politik identitas yang sifatnya negatif akan menimbulkan intoleransi.

Tidak hanya itu, dikatakan Rifqi, hal tersebut juga tidak sesuai dengan nilai budaya bangsa yang toleran, saling menghormati dan kekeluargaan.

Baca Juga: Jalani Sidang Dakwaan Esok, Pengacara Nikita Mirzani akan Beberkan Barang Bukti Baru, Nyai Bisa Bebas?

"Isu politik identitas negatif akan menyebabkan adanya intoleransi yang bertentangan dengan budaya bangsa yang toleran, saling menghormati dan mengedepankan rasa kekeluargaan," tutur Rifqi.

Sementara itu, Abdullah Dahlan mengatakan, proses pendidikan demokrasi dapat menjadi satu di antara cara yang dapat ditempuh untuk menghadapi persoalan tersebut.

"Akar isu politik identitas dan sara bukan semata-mata mengatasnamakan agama, namun juga menjadikan permasalahan sosial, seperti kemiskinan dan ketimpangan alasan. Oleh karenanya perlu membuka ruang dialog bagi masyarakat serta memasukkan ajaran nilai luhur ke mahasiswa yang baru masuk sebelum paham lain masuk ke pola pikir mereka," kata Abdullah Dahlan menerangkan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Badko HMI Jawa Barat, Firman Nasution mengatakan, usaha bersama seluruh elemen dapat menjadi kunci penanganan isu politik identitas.

"Kami bersyukur bahwa gerakan kami untuk meminimalisir isu politik identitas dan sara di Jawa Barat disambut baik oleh berbagai pihak," katanya.

Kendati demikian, Firman menegaskan perlunya masyarkat untuk saling bergandeng tangan dalam menangkal itu tersebut.

"Sejatinya seluruh elemen masyarakat mengutuk gerakan politik identitas dan sara yang tengah berkembang di masyarakat. Selanjutnya, perlu adanya langkah preventif secara sistemik dan terintegritas. Oleh karenanya, Badko HMI Jawa Barat sepakat dan berkomitmen untuk melawan politik identitas dan sara," pungkasnya.(*)