SUARA SUMEDANG – Wali Kota Bogor, Bima Arya menerima banyak aduan atau keluhan dari masyarakat terkait sistem zonasi yang dinilai kurang preventif lagi. Bima Arya juga mengungkap adanya indikasi pelanggaran yang terjadi pada sistem pendidikan.
Dalam unggahannya di laman youtube pribadinya @Bima Arya berjudul“KISRUH PPDB ONLINE, BIMA ARYA: SISTEM ZONASI HARUS DI EVALUASI” Jum’at (7/7/2023).Wali Kota tersebut Nampak mendatangi rumah warga satu persatu menurut data yang dia pegang.
Hasilnya ada beberapa warga yang terdeteksi memalsukan alamat. Karena masyarakat sekitar tidak mengenal sebagian nama – nama warga yang disebutkan oleh Bima Arya.
Dari laporan yang diminta oleh Bima Arya, Timsus Verifikasi PPDB 2023 melaporkan ada 913 pendaftar SMPN yang memiliki indikasi bermasalah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 763 pendaftar sudah dilakukan verifikasi faktual di lapangan, dan tersisa 150 sedang dalam progres dari jumlah 913 pendaftar yang terindikasi bermasalah.
Dari jumlah 763 pendaftar yang sudah di verifikasi faktual, ditemukan 414 pendaftar sudah sesuai aturan dan 155 pendaftar tidak sesuai aturan. Sedangkan sisanya masih dalam proses.
Jika terdapat pendaftar yang tidak sesuai datanya dengan yang tertulis di kertas maka otomatis akan langsung dikeluarkan dan bisa daftar ke sekolah swasta.
Mirisnya, selagi dia observasi pada tempat dia menemukan beberapa anak yang rumahnya dekat atau berada didaerah tersebut tapi tidak kebagian kuota zonasi sebab tertumpuk atau diambil oleh mereka – mereka yang berdomisili jauh bahkan tinggal di daerah pinggiran.
Bima Arya memiliki wewenang untuk mengecek data – data faktual di lapangan pada tingkat SD – SMP saja untuk SMA pemkot tidak memiliki wewenang itu dan akan diserahkan sepenuhnya pada Provinsi Jawa Barat.
Untuk itu, Bima Arya menghimbau kepada masyarakat untuk menyampaikan data atau meapor apabila terdapat indikasi pemalsuan seperti ini lagi kepada nomor aduan yang sudah dibuka, karena Timsus ini akan terus bekerja secara optimal.
Baca Juga: Rendy Kjaernett Mantap Tutup Tato Gambar Wajah Syahnaz Sadiqah meski Sakit!
Wali kota itu ingin agar masalah atau sistem zonasi ini dapat dibenahi dan dievaluasi secara lebih mendalam agar tidak terjadi hal – hal seperti ini lagi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Menteri PU Panggil Pulang ASN Tugas Belajar di London Diduga Hina Program MBG
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- 5 Lipstik Wardah Tahan Lama dan Tidak Luntur Saat Makan, Cocok untuk Daily hingga Kondangan
- 5 HP Xiaomi Paling Murah 2026, Mulai Rp1 Juta Spesifikasi Mantap untuk Harian
Pilihan
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
Terkini
-
Pertama Kali, Dompet Dhuafa Hadirkan Program Kurban Unta pada THK 1447 H
-
Misteri Masjid Al Afghani Sukabumi: Habiskan Rp3,6 Miliar APBD, Kini Mangkrak dan Dipenuhi Ilalang
-
Akan Dengar Tuntutan Jaksa, Noel Ebenezer Ngaku Deg-Deg Ser: Ada Rasa Takut
-
The Economist Milik Siapa? Kritik Keras Prabowo, Ada Grup Rothschild dan Agnelli
-
Chef Arnold Naikkan Harga Menu Restorannya karena Dolar, Kena Cibir: Kritik Dong Orang Pilihan Lu!
-
Ngeluh Sakit Gigi Jelang Sidang Tuntutan Kasus Pemerasan K3, Noel: Muka Kayak Digebukin Tahanan!
-
Purbaya Balas Kritik Media The Economist: Lihat Eropa, Harusnya Puji Kita
-
KPAI Catat 2.144 Korban Keracunan MBG dalam 4 Bulan, Penyebab E. Coli hingga Bahan Tak Segar
-
Pendapatan GBK Tembus Rp 812 Miliar, Tertinggi Dalam 63 Tahun
-
Komnas HAM Sebut Kasus Daycare Little Aresha Bukan Pelanggaran HAM Berat