Pelatihan Dunia Usaha Antikorupsi Sasar BUMN PLN

TANTRUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama BUMN PT PLN (Persero) gelar kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dunia usaha antikorupsi yang diselenggarakan secara "hybrid" dari kantor pusat PLN, Jakarta, Selasa.

Langkah ini, bertujuan memberdayakan dunia usaha yang antikorupsi melalui penanaman nilai-nilai integritas.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding mengatakan, kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya KPK untuk mendorong pelaku dunia usaha tidak terlibat dalam praktik korupsi.

"Salah satunya dengan membuat berbagai program dan panduan pencegahan korupsi bagi pelaku usaha dengan tujuan mendorong komitmen antikorupsi di dunia usaha. KPK juga memfasilitasi kolaborasi multisektoral yang melibatkan pelaku usaha dan instansi pemerintah terkait," katanya.

KPK mengharapkan dengan berbagai inisiasi terhadap dunia usaha tersebut, para pelaku usaha memahami tentang kejahatan korupsi, dampak korupsi serta dapat melakukan upaya-upaya nyata dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

"KPK juga membangun kerja sama dengan dunia usaha terkait penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan korupsi," ucap Ipi.

Selain itu, kata dia, pentingnya peran dunia usaha dalam pemberantasan korupsi bertujuan untuk memutus rantai korupsi yang melibatkan pelaku usaha dan badan usaha.

Berdasarkan data penindakan KPK, sejak 2004 hingga Desember 2021 tercatat 345 pelaku korupsi dari kalangan swasta atau dunia usaha. Angka itu menyumbang sekitar 25 persen dari total pelaku korupsi seluruhnya, yaitu 1.360 orang.

Adapun modus yang paling banyak dilakukan adalah terkait suap menyuap dan pemberian gratifikasi, yaitu mencapai 802 kasus. Berikutnya pengadaan barang dan jasa sebanyak 263 kasus dan terkait perizinan 25 kasus.

"Sebagai lembaga penegak hukum, KPK menyadari bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan melakukan penindakan, melainkan juga harus diimbangi dengan upaya pencegahan dan pendidikan," kata Ipi.