/
Jum'at, 24 Juni 2022 | 01:08 WIB
suara.com

TANTRUM - Desa-desa wisata mulai muncul diberbagai kota di Tanah Air. Kehadiran desa wisata yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama (BUMDesma) memberikan dampak ekonomi pada masyarakat.

Saat ini terdapat 1.407 destinasi wisata desa yang dikelola BUMDes dan BUMDesma dan telah terdaftar dalam aplikasi desa wisata nusantara. 

Selain itu, terdapat 10 destinasi wisata yang ditetapkan sebagai desa wisata yang paling banyak disukai oleh masyarakat, salah satunya desa wisata Buton di Sulawesi Utara.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendorong pengelola desa wisata untuk bergabung dengan aplikasi Desa Wisata Nusantara sebagai media promosi desa.

Dalam Aplikasi Desa Wisata Nusantara ini, menunjukkan Wisata Desa terdekat dari satu lokasi ke lokasi lain, sehingga memudahkan wisatawan mengunjungi satu atau lebih Desa Wisata dalam satu waktu. 

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar meyakini, melalui aplikasi itu wisatawan lokal maupun mancanegara dapat lebih mudah mengakses informasi destinasi di sekitarnya mencakup akses, fasilitas dan lainnya.

"Melalui aplikasi bisa mengukur bagaimana BUMDes dan BUMDesma mempromosikan desa," ujarnya.

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan desa wisata merupakan wujud community based tourism yang sifatnya inklusif, baik SDM, ataupun UMKM yang telah eksis.

"Salah satu hal yang perlu di dorong adalah kemauan pemangku kepentingan untuk menarik pengunjung atau wisatawan. Dengan demikian promosi adalah kunci dari pengembangan desa wisata," katanya.

Ia berharap program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) turut mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sehingga berperan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa.

"CSR korporasi yang bertujuan untuk pembinaan BUMDes ini diharapkan dapat mendorong upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, yang selanjutnya dapat mewujudkan struktur perekonomian nasional yang kokoh, berkembang, dan berkeadilan," kata Wapres.

Load More