Portofolio Pinjaman BNI Untuk Usaha Berkelanjutan Capai Rp 168 Triliun

TANTRUM - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI menyatakan komitmen untuk terus menjadi agen transformasi guna mendukung penerapan ESG atau prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik.

"Tentunya kami akan proaktif dalam implementasi prinsip ESG. BNI berperan menjadi salah satu agen transformasi dalam implementasi ESG untuk mendukung keuangan berkelanjutan," kata Direktur Manajemen Risiko BNI David Pirzada di Jakarta, Senin, 4 Juli 2022.

David menuturkan BNI memainkan peran penting dalam mempromosikan praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dengan mempertimbangkan prinsip ESG. BNI mendorong sejumlah program penerapan ESG sebagai standar kinerja operasional perusahaan yang berkelanjutan.

Ia memaparkan, dalam penerapan ESG tersebut, BNI berpegang pada prinsip 3P yakni profit, people dan planet. BNI juga melanjutkan dengan menciptakan infrastruktur serta standar-standar yang dapat diikuti oleh semua lini bisnis di BNI.

Dia melanjutkan, perseroan pun telah mengklasifikasikan portofolio green berdasarkan beberapa kategori dari kegiatan bisnis yang berkelanjutan.

"Seperti yang kami buat pada tahun 2020, total kategori kegiatan usaha berkelanjutan dari total portofolio pinjaman BNI adalah 28 persen atau sekitar Rp 168 triliun," ujarnya.

Portofolio tersebut saat ini masih didominasi oleh UMKM yang mana kegiatan usaha kecil menengah sekitar Rp 113 triliun dan kegiatan efisiensi energi yang mencapai sekitar Rp 14 triliun atau sekitar 8 persen dari total CSPA.

Selain itu, BNI juga baru-baru ini menerbitkan obligasi hijau senilai Rp 5 triliun yang dikembangkan berdasarkan prinsip pedoman dalam obligasi hijau dengan dana yang akan digunakan untuk memfasilitasi proyek-proyek dalam kategori kegiatan usaha lingkungan.

"Jadi, dari book building yang telah dilakukan, yang telah over subscribe sebanyak 4 kali, yang mengindikasikan bahwa investor mengapresiasi komitmen BNI. Jadi, apresiasi yang cukup tinggi atas komitmen BNI terhadap keuangan keberlanjutan cukup tinggi." ungkapnya.

Baca Juga: China Gelontorkan 20 Miliar Renminbi di Indonesia

David menyampaikan Chief APAC Economist Economic Solutions Moody’s Analytics Steve Cochrane mengatakan, semua pihak harus mau berpikir jangka panjang investasi dengan output dan outcame berjangka panjang minimal 30 tahun ke depan.

"Hal tersebut ditujukan untuk menjamin pertumbuhan produktifitas dan penyerapan tenaga kerja di tengah periode transisi industri," katanya.

Terlebih,lanjut ia, dalam menerapkan transisi, perusahaan kedap membutuhkan biaya yang tinggi sehingga pelaksanaan program turunannya juga harus hati-hati dan terukur.

"Kami melihat ada banyak kebijakan pembangunan ekonomi stabil yang sangat baik selama delapan tahun terakhir dan sebagian dari itu telah menjadi modal yang kuat dalam infrastruktur," ungkapnya.