BNPT dan ASEAN Bahas Strategi Penanggulangan Terorisme

TANTRUM - Kelompok Kerja Pejabat Senior ASEAN dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membahas perkembangan strategi nasional penanggulangan terorisme di negara-negara ASEAN.

"Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi negara Mitra ASEAN dan Organisasi Internasional untuk menjajaki peluang kerja sama pada isu penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan dengan negara-negara ASEAN," kata Deputi Bidang Kerja Sama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Andhika Chrisnayudhanto di Jakarta, Jumat (9/7).

Andhika Chrisnayudhanto yang memimpin pertemuan acara lingkup regional menyatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat kerja sama dalam upaya penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme.

Pertemuan tahunan ini bertujuan untuk memfasilitasi diskusi Pejabat Senior ASEAN terkait perkembangan isu terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan, menjadi platform untuk saling bertukar pandangan, pengalaman, dan praktik baik dalam meningkatkan upaya bersama dalam menghadapi tantangan tersebut di kawasan.

"Ini untuk memunculkan inisiatif baru yang bersifat konstruktif dan aplikatif sebagai wujud komitmen bersama SOMTC dalam mendukung implementasi program-program maupun dokumen yang telah disepakati," kata Andhika Chrisnayudhanto.

Pertemuan berfokus pada penyampaian perkembangan strategi nasional penanggulangan terorisme negara-negara ASEAN.

"Dengan pertemuan ini, saya yakin bisa mendiskusikan sumber daya dan tindakan yang perlu diambil menghadapi isu-isu yang mengemuka," ucap Andhika.

Isu-isu itu, antara lain, dampak pandemi terhadap upaya penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme, penyalahgunaan internet maupun transaksi daring untuk kepentingan terorisme, dan strategi nasional serta internasional dalam menghadapinya.

Pertemuan tersebut juga turut mengundang perwakilan dari negara mitra dialog ASEAN, yaitu Inggris dan Australia, serta perwakilan Kantor Urusan Penanggulangan Terorisme PBB (UNOCT).

Baca Juga: UMKM Yang Ikut Lelang Pemerintah Masih Sangat Minim