/
Minggu, 02 April 2023 | 11:35 WIB
Ilustrasi truk (Twitter Kementerian Perhubungan)

Di samping menuntut perbaikan kerusakan jalan, AMGA juga menyatakan kecurigaan bahwa sumur air milik perusahaan market leader AMDK tersebut tidak jelas perizinannya.

“Kami meminta penegakan hukum dan bukti dokumen sumur, karena hingga sekarang dokumen sumur kedua tidak ada yang tahu,” kata Mukti.

Mukti mengatakan,   eksploitasi air juga telah mengakibatkan penyusutan air irigasi untuk persawahan dari tahun ke tahun. Masalahnya semakin parah saat tiba musim kemarau, sehingga berakibat memicu konflik antara petani, hingga sampai berkelahi berebut air untuk irigasi sawah masing-masing. 

Masalah truk muatan berlebihan atau ODOL di wilayah Jawa Tengah ini  juga menjadi perhatian Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pertengahan Maret lalu, saat pengecekan ruas Jalan Solo-Purwodadi di Kabupaten Sragen, Ganjar  menyaksikan langsung penyebab kerusakan jalan antara lain karena  banyaknya truk ODOL yang melintas. 

Usai mengecek  ruas jalan Surakarta-Gemolong-Geyer, perbatasan Kabupaten Grobogan, Ganjar mengatakan, masyarakat sudah sering protes ruas jalan yang kondisinya  rusak berat itu.  

Ganjar mengatakan penanganan jalan ini butuh dukungan semua pihak. Sebab, ruas jalan provinsi itu memang dikenal sibuk dengan lalu lintas truk ODOL.

Menutup pembicaraan, Ahmad mengatakan, aksi masyarakat menentang kegiatan perusahaan AMDK investasi asing di Klaten bisa didukung dengan mendorong Zero ODOL sesegera mungkin.  Apalagi, Kemenhub sudah menegaskan sebelumnya akan melakukan penertiban pelanggaran pelaksanaan Zero ODOL mulai 1 Januari 2023. 

“Kami sudah mempersiapkan soal ini sejak 2021.  Kalau dalam waktu dekat ini tidak ada tindakan konkret pemerintah, maka kami bisa saja mengajukan gugatan hukum ‘Class Action’ kepada pemerintah atau pelaku ODOL,” kata Ahmad tegas.

Baca Juga: Kilang Pertamina Dumai Kebakaran, Stok BBM Buat Wilayah Sumatera Aman?

Load More