Suara.com - Media sosial kerap digunakan teroris menyebarkan misinya. Facebook dengan tegas menyatakan ingin menjadi platform media sosial sebagai "lingkungan tidak bersahabat" bagi teroris.
Pernyataan ini keluar setelah penyerangan di London yang menewaskan tujuh orang dan puluhan lainnya luka-luka. Serangan tersebut juga mendorong Perdana Menteri Inggris Theresa May menuntut tindakan tegas dari perusahaan internet khususnya media sosial.
Tiga penyerang menabrakkan sebuah helikopter yang disewa ke pejalan kaki di Jembatan London dan penikaman di dekatnya pada Sabtu malam, yang diklaim dilakukan ISIS.
May menanggapi serangan tersebut dengan meminta perombakan strategi yang digunakan untuk memerangi ekstremisme. Termasuk tuntutan akan peraturan internasional yang lebih besar mengenai internet. Dia mengatakan bahwa perusahaan internet sebagian besar bertanggung jawab karena memberikan ruang bagi perkembangan ideologi ekstrim.
Facebook pada hari Minggu mengatakan bahwa pihaknya mengutuk serangan London.
"Kami ingin Facebook menjadi lingkungan yang tidak bersahabat bagi teroris," kata Simon Milner, selaku Direktur Kebijakan Facebook dalam sebuah pernyataan.
"Dengan menggunakan kombinasi teknologi dan ulasan manusia, kami bekerja secara agresif untuk menghapus konten teroris dari platform kami segera setelah kami menyadari hal itu. Dan jika kami mengetahui adanya keadaan darurat yang akan membahayakan keselamatan seseorang, kami memberi tahu penegak hukum," bebernya.
Sebelumnya, May memberikan tekanan pada perusahaan internet untuk lebih bertanggung jawab atas konten yang diposting di layanan mereka. Bulan lalu dia berjanji, jika dia memenangkan pemilihan yang akan datang, akan membangun kekuatan untuk membuat perusahaan membayar biaya pemolisian internet dengan pungutan industri.
Tidaknya hanya Facebook, Twitter juga mengatakan bahwa pihaknya berupaya mengatasi penyebaran propaganda militan di situsnya.
Baca Juga: Album Facebook Kini Tak Sekadar Simpan Foto, tapi...
"Konten teroris tidak memiliki tempat di Twitter," kata Nick Pickles sebagai Kepala Kebijakan Publik Amerika Serikat Twitter, dalam sebuah pernyataan.
Perusahaan berlogo burung biru itu pada paruh kedua tahun 2016 telah menangguhkan hampir 400.000 akun.
"Kami terus memperluas penggunaan teknologi sebagai bagian dari pendekatan sistematis untuk menghapus jenis konten ini," pungkasnya. [Japan Times]
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
Pilihan
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
Terkini
-
Kasus Korupsi Tunjangan DPRD Ponorogo Berlanjut, Kejari Isyaratkan Ada Tersangka Baru
-
A Stone Sat Still, Buku Anak yang Mengajarkan Empati Lewat Sebuah Batu
-
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Gaza yang Ancam Gencatan Senjata
-
Kubu Febrie Ajukan Praperadilan, Klaim untuk Menjernihkan Proses Hukum
-
Ciri-Ciri Orang yang Memiliki Weton Tulang Wangi, Kenali Sifat dan Aura Menurut Kepercayaan Jawa
-
Link Daftar Upacara 17 Agustus Istana Merdeka 2026 Tak Bisa Diakses? Ini Solusinya
-
Pria Bersenjata Senapan Serbu Teror Area Klub Golf Donald Trump di California
-
Head to Head Ter Stegen vs Maarten Paes: Siapa Lebih Layak Jadi Kiper Nomor 1 Ajax?
-
Purbaya Janji Tambah Dana SAL ke Bank Jika Rp 400 Triliun Masih Kurang
-
Dari Desa Wisata Menuju Lestari, Cara Kemiren Belajar Mencintai Lingkungan