Sistem Penanganan Serangan Siber Perlu di Tiap Badan Pemerintahan

Suara.com - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mendorong pembentukan sistem penanganan serangan siber di setiap instansi pemerintah. Oleh BSSN, sistem tersebut dinamakan Computer Security Insident Response Team (SCIRT).

Kepala BSSN Djoko Setiadi, SCIRT akan menjadi garda terdepan dalam pemulihan insiden siber yang terjadi di setiap institusi.

"Dengan adanya sistem ini, apabila terjadi insiden, akan ditangani secara lebih cepat. Makanya akan segera kita laksanakan," katanya di Jakarta, Kamis (9/8/2018).

Djoko melanjutkan, pembentukan SCIRT sudah dirasa perlu karena serangan siber ke lembaga pemerintahan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

"Dari data IDSIRTII (Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure) terdapat 205 juta serangan siber di Indonesia pada 2017. Banyak dari serangan itu yang menyasar sektor pemerintahan," ungkapnya.

Serangan siber yang terus meningkat, kata Djoko, berpotensi dapat melumpuhkan sistem internet suatu lembaga dan pada akhirnya dapat merugikan masyarakat.

Saat ini, BSSN sedang aktif mengajak berbagai pemangku kepentingan untuk membangun SCIRT secara bersama-sama. Mereka juga akan melatih sumber daya manusia agar terampil dalam sistem SCIRT.

"Diharapkan sistem ini dapat diaplikasikan di seluruh pemerintahan daerah di Indonesia pada 2019," tutup alumnus Akademi Sandi Negara (Aksara) tahun 1980 itu.