Suara.com - Penyidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali mengkritik Facebook karena layanan media sosial terbesar di dunia itu dinilai belum berbuat cukup banyak untuk melawan penyebaran propaganda kebencian terhadap kelompok minoritas Rohingya di Myanmar.
Tahun lalu investigator PBB merilis sebuah laporan yang isinya menyebut Facebook memainkan peranan penting dalam penyebaran ujaran kebencian yang mendorong terjadinya genosida terhadap kelompok Rohingya di Myanmar.
Facebook sendiri telah merespon dengan menghapus akun-akun penyebar kebencian, termasuk milik para pejabat militer Myanmar. Facebook juga mengakui pihaknya seharusnya bertindak lebih cepat dan lebih banyak untuk mencegah penyebaran kebencian di platformnya.
Tetapi menurut PBB, apa yang sudah dilakukan oleh Facebook itu belum cukup.
"Menurut saya ada perubahan berarti dan signifikan dari Facebook, tetapi itu sama sekali belum cukup," kata Christopher Sidoti, penyidik PBB yang juga pengacara hak asasi manusia asal Australia seperti dilansir CNet, Kamis (4/4/2019).
Sidoti, lebih lanjut, mengatakan bahwa Facebook dalam upayanya untuk menyingkirkan propaganda kebencian tidak transparan. Contohnya, jelas dia, Facebook tak menyediakan data tentang penyebaran kebencian dalam layanannya di setiap negara.
"Bahkan dalam penyelidikannya sendiri, Facebook menemukan bahwa sekitar setengah dari total postingan yang dihapus yang ditemukan oleh Facebook sendiri. Mereka masih mengandalkan laporan dari pihak luar," beber Sidoti.
"Kinerja mereka untuk menghapus (konten kebencian) sama sekali belum memuaskan - dan jelas mereka bahkan belum bisa mencegah material-material (kebencian) diunggah ke platformnya," tekan Sidoti.
Kritik Sidoti itu menambah sederetan kecaman terhadap Facebook, terutama setelah media sosial buatan Mark Zuckerberg itu menayangkan secara langsung aksi teroris kulit putih yang menewaskan 50 orang di dua masjid di Selandia Baru pada Maret lalu.
Di Amerika Serikat, Facebook dan Google akan bersaksi di depan dewan perwakilan rakyat dalam sebuah rapat dengar pendapat bertajuk "Kejahatan berlatar kebencian dan bangkitnya Nasionalisme Kulit Putih."
Berita Terkait
-
India Tuntut Mark Zuckerberg Minta Maaf Setelah Video Perdana Menterinya Dibatasi di Facebook
-
Top Skor AFF 2026 Memanas! Mitchell Baker Kini Dikejar Ketat Wing Naing Tun
-
Prancis Samakan AS dengan Korut, Anak Buah Trump Walk Out dari Sidang DK PBB
-
Gak Ada Takut-takutnya, Benjamin Netanyahu ke Sidang Umum PBB Meski Terancam Ditangkap
-
Cuma Modal Video Selfie, Begini Cara Dapat Centang Biru Gratis di Facebook
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan