Lima Tahun Rudiantara di Kominfo: Palapa Ring hingga Blokir Internet

Suara.com - Rudiantara memimpin Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sejak 2014, masa jabatannya di Kabinet Kerja berakhir pada akhir pekan ini.

Susunen kabinet baru akan diumumkan segera setelah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dilantik hari ini, 20 Oktober 2019 dan belum diketahui apakah Rudiantara akan kembali duduk di kursi Kominfo.

Tetapi jika menilik jejak selama lima tahun, setidaknya ada lima tonggak kebijakan termasuk prestasi yang patut dikenang dari sosok Rudiantara. Berikut ulasannya:

1. Palapa ring

Proyek infrastruktur jaringan tulang punggung Palapa Ring merupakan salah satu program utama Kominfo untuk meratakan akses telekomunikasi dan internet di Indonesia.

Palapa Ring salah satu pekerjaan lama yang tertunda. Diwacanakan sekira 2007 lalu, proyek ambisius yang dijuluki Tol Langit itu berhasil diwujudkan oleh Rudiantara.

Kominfo mulai membangun Palapa Ring pada 2015 lalu, membaginya menjadi tiga bagian sesuai dengan wilayah geografis Indonesia, yakni Palapa Ring Barat, Palapa Ring Tengah dan Palapa Ring Timur.

Palapa Ring baru saja diresmikan pada 14 Oktober lalu, setelah paket Timur, yang paling sulit dibangun selesai dan dapat beroperasi.
Proyek ini berupa infrastruktur telekomunikasi jaringan serat optik total sepanjang 12.000 kilometer untuk ketiga paket Palapa Ring, membentuk cincin backhaul untuk menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia.

Kabel serat optik Palapa Ring menjangkau 90 kabupaten/kota dengan rincian 57 kabupaten/kota layanan dan 33 kabupaten/kota interkoneksi.

Baca Juga: Jika Tak Lagi Jadi Menteri, Rudiantara Ingin Urus Masjid

2. Startup

Perkembangan perusahaan rintisan atau startup meledak di era Rudiantara. Startup seperti Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan Traveloka seperti mendapat angin segar dalam lima tahun terakhir.

Pada 2016, Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi digital di Asia Tenggara pada 2020, nilainya ditaksir berada di angka 130 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun tersebut.

Tidak lama berselang, Kominfo mengumumkan program Gerakan Nasional 1000 Startup Digital untuk mendorong pertumbuhan perusahaan rintisan di Indonesia. Gerakan ini bermula di 10 kota yang dinilai sudah siap dari segi infrastruktur jaringan internet, yaitu Jakarta, Bandung, Medan, Bali, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Makassar, Malang dan Pontianak.

Gerakan Nasional 1000 Startup Digital per akhir 2018 sudah melahirkan 584 startup yang disaring dari 40.000 startup pendaftar. Program ini mengalami sejumlah pembaruan, ditandai dengan acara Ignite The Nation berdekatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan pada Agustus lalu.

Kominfo juga menyiapkan program untuk startup yang lebih matang, dengan harapan mereka dapat menjadi unicorn, dalam program Next Indonesian Unicorn atau Nexticorn.

Para startup yang terpilih dalam program ini akan dipertemukan dengan calon investor pada gelaran Nexticorn Summit, yang sudah dua tahun berturut-turut digelar. Tercatat terdapat 108 startup peserta pada akhir 2018 yang ikut program Nexticorn.

Pada masa jabatan Rudiantara Gojek, Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, dan Ovo berhasil meroket menjadi unicorn - startup yang valuasinya di atas 1 miliar dolar AS. Gojek bahkan disebut sudah berada di level decacorn - dengan valuasi di atas 10 miliar dolar AS.

3. Satelit

Tol langit yang dicita-citakan pemerintah bukan hanya infrastruktur melalui Palapa Ring, namun juga satelit multifingsi untuk wilayah-wilayah yang tidak terjangkau dengan kabel serat optik baik melalui darat maupun laut.

Tahapan pembangunan satelit yang akan dinamai Satria, singkatan dari Satelit Republik Indonesia, dimulai sejak pertengahan tahun ini, melalui penandatanganan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Satria akan dibangun pada akhir 2019 setelah melewati tahap pemenuhan pembayaran (financial closing) dan selesai pada 2022.

Satria akan menggunakan teknologi high throughput yang menawarkan daya besar dan wilayah jangkauan lebih luas, namun, efisien dari segi biaya. Cakupan layanan Satria diperkirakan mencapai 15.000 titik layanan publik, berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, administrasi pertahanan dan keamanan serta pemerintahan.

Rudiantara menyatakan Indonesia memerlukan kapasitas yang besar sehingga perlu ada tiga satelit untuk menghubungkan sekolah hingga rumah sakit dapat terhubung ke internet cepat.

4. Registrasi kartu SIM

Pemerintah mewajibkan pengguna kartu seluler untuk mendaftarkan nomor dan identitas diri ke operator seluler untuk menertibkan dan validasi data pengguna, sejak akhir 2017 lalu.

Validasi data pelanggan seluler diyakini dapat menumbuhkan peluang industri yang lebih sehat, serta data pelanggan yang lebih berkualitas. Regitrasi kartu SIM prabayar dimulai pada Oktober 2017 lalu, menggunakan nomor induk penduduk (NIK) di Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Kartu Keluarga.

Regitrasi kartu prabayar divalidasi dengan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Jika tidak mendaftar, pelanggan harus menanggung konsekuensi nomornya tidak bisa dipakai.

Salah satu tujuan kebijakan ini adalah untuk mengatasi penipuan melalui SMS atau telepon.

5. Blokir internet

Sepanjang lima tahun, Kominfo dua kali memberlakukan blokir internet di Indonesia, keduanya terjadi pada 2019. Blokir internet ini memicu kontroversi dan Rudiantara pun sempat menjadi bulan-bulanan publik.

Blokir pertama berupa pembatasan akses (throttle) ke sejumlah fitur media sosial Facebook dan Instagram serta aplikasi pesan WhatsApp menyusul aksi ricuh di Jakarta pada 22 Mei lalu.

Kominfo selama beberapa hari membatasi akses untuk fitur berkirim gambar dan video untuk ketiga aplikasi tersebut di Jakarta dengan tujuan mengurangi hoax setelah demonstrasj yang berujung pada kericuhan.

Pembatasan internet kembali terjadi pada Agustus lalu, di Papua dan Papua Barat, setelah kerusuhan yang bermula dari aksi rasisme terhadap beberapa warga Papua di Surabaya. Pembatasan internet terjadi di banyak kota dan kabupaten di Papua dan Papua Barat, berlangsung selama beberapa pekan karena kondisi belum kondusif.

Pembatasan internet di Papua dan Papua Barat juga bertujuan untuk meredam hoax yang beredar lewat pesan instan maupun dunia maya.

Rudiantara mengakui pembatasan internet merupakan salah satu keputusan berat yang harus diambil selama menjabat menteri.

"Di satu pihak saya menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan kebebasan bermedia. Tapi disatu pihak juga ada kepentingan yang lebih besar yaitu national security dan berat memutuskannya," kata Rudiantara.

Internet di Papua dan Papua Barat baru terbuka penuh pada pertengahan September lalu. [Antara]