Implementasi Blokir HP Ilegal Berbasis IMEI Mulai 15 September

Suara.com - Setelah berkali-kali tertunda, implementasi aturan blokir HP ilegal berbasis IMEI (International Mobile Equipment Identity) disebut akan dimulai pada 15 September pekan depan.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Merza Fachys, yang dihubungi Suara.com dari Bogor, Jawa Barat mengonfirmasi rencana tersebut.

"Kata pemerintah demikian," singkat Merza dalam percakapan via pesan singkat, Jumat sore (11/9/2020).

Merza juga mengonfirmasi bahwa saat ini sedang dalam proses pemindahan TPP Impor dan Produksi dari CEIR (Centralized Equipment Identity Register) berbasis cloud ke yang berbasis hardware.

Ia mengatakan bahwa ATSI optimistis implementasi aturan IMEI itu akan diterapkan setelah proses pemindahan TPP rampung.

"Dari sisi operator sih optimis," ujar Merza, "Kita kan punya area tanggung jawab masing-masing."

Sudah siap

Sebelumnya Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ismail menjelaskan sebenarnya aturan IMEI ini sudah berlaku pada 18 April lalu tapi belum efektif karena sistemnya belum sempurna.

"Bahwa berdasarkan informasi dari ATSI memperkirakan bahwa sistem sudah sempurna tanggal 15 September," ujar Ismail seperti dilansir dari batamnews.id, salah satu jaringan Suara.com.

Baca Juga: Waduh! Blokir IMEI Kemungkinan Tertunda, Ada Apa?

Sementara itu Sekjen ATSI Marwan O Baasir mengungkapkan sejauh ini secara sistemnya sesuai dengan jalurnya.

"Kalau dilihat ini inline dengan timeline. Kami lagi memigrasikan menjadi sistem solid di hardware. Data Tanda Pendaftaran Produk (TPP) impor dan TPP produksi ponsel sudah selesai, sudah beres. Terus pair dan unpair sudah selesai. Jadi, sekarang tinggal menyatukan ke dalam satu hardware," tutur Marwan O Baasir.

Sementara itu pada 13 September nanti, ATSI akan melaporkan perkembangan terbaru sistem aturan IMEI ini kepada Kementerian Kominfo.

"Nanti 13 September lapor ke Pak Dirjen (SDPPI), beliau yang berwenang mengatakan dan menentukan ini sudah jalan. Sejauh ini, sistem kami melihatnya on track," ungkapnya.

Dua kali gagal

Sebelumnya aturan blokir HP ilegal sedianya diterapkan pada April, setelah aturan disahkan pada akhir 2019 oleh tiga kementerian yakni Kominfo, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan.