Kembali, Twitter Tangguhkan 500 Akun di India

Suara.com - Konfrontasi meningkat antara Twitter dan pemerintah India terkait kebebasan berbicara di platform tersebut. Kini, raksasa media sosial itu mengatakan telah menangguhkan lebih dari 500 akun atas perintah pemerintahan Modi.

Twitter mengatakan, hanya akan mematuhi sebagian perintah dari pemerintah, yang meminta penghapusan hampir 1.200 akun.

Twitter berpendapat bahwa permintaan memblokir akun jurnalis, aktivis, dan politisi tidak sesuai dengan hukum India.

"Kami tidak percaya bahwa tindakan yang telah kami lakukan sesuai dengan hukum India, dan, sesuai dengan prinsip kami dalam membela kebebasan berbicara dan berekspresi, kami tidak mengambil tindakan apa pun pada akun yang terdiri dari media berita. entitas, jurnalis, aktivis, dan politisi," kata Twitter dalam sebuah posting blog, dilansir laman Independent, Senin (15/2/2021).

"Untuk melakukannya, kami yakin, akan melanggar hak fundamental mereka atas kebebasan berekspresi di bawah hukum India," katanya.

Situs mikroblog lebih lanjut mengatakan bahwa mereka akan terus mengadvokasi hak kebebasan berekspresi atas nama masyarakat yang dilayaninya.

Kementerian Teknologi India mengatakan, pemerintah akan segera menyampaikan tanggapannya sambil menambahkan bahwa entri blog tersebut mendahului pertemuan yang direncanakan antara mereka dan para eksekutif senior Twitter.

Perusahaan yang berbasis di AS itu mendapati dirinya berada di tengah badai politik, setelah menolak untuk mematuhi arahan pemerintah untuk memblokir lebih dari 250 akun.

Serta memblokir postingan yang diduga tweet di bawah tagar yang menuduh perdana menteri Narendra Modi melakukan "genosida" atas agitasi petani yang sedang berlangsung.

Baca Juga: Akun Twitter Resmi Pejabat Pemerintah Indonesia Punya Label Khusus

Sementara Twitter pada awalnya memenuhi permintaan pemerintah untuk menangguhkan 250 akun, itu memulihkan sebagian besar setelah sekitar enam jam dan protes publik.

Pemerintah kemudian menulis pemberitahuan tindak lanjut, yang menyiratkan bahwa karyawan Twitter dapat melanggar hukum dengan menolak untuk mematuhi arahan tersebut.

“Selama 10 hari terakhir, Twitter telah dilayani dengan beberapa perintah pemblokiran terpisah oleh Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi, Pemerintah India, berdasarkan Pasal 69A dari Undang-Undang Teknologi Informasi,” kata perusahaan itu.

Pemerintah menuduh akun yang dipermasalahkan menyebarkan informasi yang salah dan konten provokatif tentang protes petani yang sedang berlangsung, sementara menyarankan beberapa akun mungkin terkait dengan saingan beratnya dan tetangganya Pakistan atau gerakan separatis Sikh yang dilarang.

Platform tersebut mengatakan telah mengambil tindakan terhadap ratusan akun yang melanggar Peraturan Twitter, terutama menghasut kekerasan, pelecehan, keinginan untuk menyakiti, dan ancaman yang dapat memicu risiko bahaya offline.