Sarjana Gunakan Dokter Spesialis 10 Kali Lebih Banyak Ketimbang yang Tak Lulus SD

Suara.com - Studi terbaru Joko Mulyanto, dosen Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Komunitas, Universitas Jenderal Soedirman menunjukkan kesenjangan akses kesehatan di Indonesia masih tinggi. Berikut paparan Joko:

Kesenjangan akses layanan kesehatan di Indonesia masih tinggi walau negara menyediakan layanan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk subsidi iuran bulanan bagi kelompok miskin sejak tujuh tahun terakhir .

Makin rendah sekolah dan pendapatan penduduk, maka kian meningkat kesulitan mereka dalam mengakses layanan kesehatan di negeri ini.

Riset terbaru saya di Indonesia, dengan memakai data lebih dari 42 ribu orang dari Survei Kehidupan Keluarga Indonesia 2014, menunjukkan tingginya tingkat kesenjangan akses layanan kesehatan antarkelompok masyarakat berdasarkan pendidikan dan pendapatan.

Gap terbesar terjadi pada penggunaan layanan kesehatan sekunder (rawat jalan dokter spesialis dan rawat inap di rumah sakit) dan layanan preventif (skrining dan medical check-up untuk penyakit kardiovaskuler).

Contohnya ada keluhan kesehatan yang membutuhkan pelayanan dokter spesialis, maka individu dari kelompok masyarakat berpendidikan tinggi (minimal S1) menggunakan pelayanan tersebut sepuluh kali lebih banyak dibanding individu dari kelompok masyarakat yang tidak lulus SD.

Sementara, individu dari kelompok terkaya (pendapatan per kapita Rp 4 juta per bulan) menggunakan pelayanan rawat inap di rumah sakit tiga kali lebih banyak dibandingkan dengan individu dari kelompok termiskin (pendapatan Rp 230 ribu per bulan).

Hak atas layanan kesehatan yang tersendat

Akses layanan kesehatan yang berkualitas merupakan hak asasi manusia yang dijamin konstitusi Indonesia. Karena itu, akses layanan kesehatan harus dapat dinikmati secara adil oleh seluruh penduduk.

Baca Juga: 27 Dokter Spesialis di RSUD Ketapang Mogok Kerja, Gegara Tukin Tak Cair 6 Bulan

Ini berarti, setiap individu yang membutuhkan harus bisa mengakses layanan kesehatan tanpa memandang status sosial ekonomi, wilayah geografis, etnis, maupun agama.

Jika individu miskin maupun kaya mempunyai penyakit yang sama, maka keduanya berhak mendapatkan terapi medis yang sama. Jika tidak, maka hal ini melanggar prinsip keadilan dalam layanan kesehatan. Ini disebut sebagai ketimpangan (inequality) dalam akses layanan kesehatan.

Selain dianggap tidak adil, kesenjangan akses layanan kesehatan akan mengakibatkan penanganan berbagai masalah kesehatan semakin sulit. Sebab, hanya sebagian kecil kelompok masyarakat (umumnya kelompok menengah keatas) yang memiliki derajat kesehatan yang baik.

Kesenjangan akses layanan kesehatan antarkelompok masyarakat merupakan permasalahan global. Fenomena ini bahkan dijumpai di Uni Eropa yang sudah mencapai pelayanan kesehatan universal (universal health coverage/UHC), meski dengan tingkatan yang relatif kecil.

Bagi banyak negara berkembang yang belum mencapai UHC, tingkat ketimpangan itu akan lebih tinggi–termasuk di Indonesia. Namun demikian, belum banyak studi yang menggambarkan tingkat kesenjangan akses layanan kesehatan antar-kelompok masyarakat di negara berkembang. Riset saya mengisi kelangkaan studi topik ini.

Salah satu kesenjangan akses layanan kesehatan terbesar ditemukan pada layanan kesehatan preventif. Misalnya pada pemeriksaan gula darah sebagai skrining Diabetes Mellitus. Individu dari kelompok pendidikan tinggi melakukan pemeriksaan glukosa darah 30 kali lebih sering dibandingkan kelompok yang tidak bersekolah.