Suara.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan dibutuhkan kerja sama dengan penyedia Aplikasi PeduliLindungi untuk dapat menuntaskan masalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) saat melakukan vaksinasi.
“Dukcapil bisa mendampingi, tetapi harus ada data dulu dari PeduliLindungi. Di dukcapil, juga bisa menghubungkan ke PeduliLindungi untuk menanyakan itu,” kata Zudan dalam diskusi publik bertajuk Masihkah NIK Menjadi Penghambat Akses Vaksinasi Inklusif Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis (9/12/2021).
Zudan menuturkan, kerja sama dengan pihak dari aplikasi kesehatan itu sangat dibutuhkan bila ingin menyelesaikan permasalahan NIK saat vaksinasi seperti pada NIK yang digunakan oleh pihak tidak bertanggungjawab, sehingga pemilik nomor tak bisa mengikuti vaksinasi.
Kerja sama tersebut, dapat membantu pihaknya guna melakukan pengecekan lokasi pelaku yang menggunakan nomor kependudukan itu, melalui pelacakan. Sehingga, bisa dilakukan proses pembetulan untuk mencopot pemakaian NIK tadi.
Menurut Zudan, adanya koordinasi itu juga membantu pihaknya dalam memetakan permasalahan yang terjadi terkait dengan pemakaian NIK pada saat vaksinasi dilakukan. Karena pihaknya tidak memiliki data siapa saja yang memiliki masalah, baik akibat salah input maupun penyalahgunaan pemakaian NIK itu.
Ia menegaskan hal itu juga berlaku pada masalah adanya kepemilikan NIK ganda di dalam masyarakat. Bila terbukti ada masyarakat yang memiliki nomor ganda, maka salah satu nomor yang tidak digunakan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, akan diblokir.
“Dinas dukcapil tidak punya peta masalahnya, karena dukcapil hanya menyediakan data. Kami tidak tahu, kami membuka pintu akses ke PeduliLindungi host to host, server to server otomatik melalui mesin,” kata dia.
Ia berharap dengan adanya koordinasi yang lebih baik lagi dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan hak atas vaksin COVID-19, sekaligus membantu memperlancar jalannya vaksinasi di Indonesia.
“Memang PeduliLindungi responnya belum terlalu cepat. Masih perlu kita dorong peningkatan responnya agar masyarakat bisa mendapatkan responnya. Kemudian dukcapil belum bisa bergerak sendiri karena kami tidak mempunyai data siapa yang NIK-nya bermasalah atau NIK dipakai orang lain, itu kami belum punya datanya,” ujar dia.
Baca Juga: Sulit Vaksin karena NIK Terpakai Orang Lain? Dirjen Dukcapil: Laporkan ke PeduliLindungi
Berita Terkait
-
Modus Angkat Timses Jadi Honorer Disorot, DPR Dukung Kemendagri Stop Rekrutmen Staf Pemda
-
Tuntas di 2027! PPPK Paruh Waktu Siap Alih Status, Daerah Dilarang Keras Tambah Pegawai Baru
-
Mendagri Tegaskan Daerah Fiskal Rendah dan Terdampak Bencana Jadi Prioritas TKD
-
Kemendagri Ajak Pemda Optimalkan Program MBG untuk Tekan Stunting dan Kemiskinan
-
Protokol Kemendagri Perkuat Sinergi Lintas Kelembagaan untuk Tingkatkan Profesionalisme
Terpopuler
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
- 3 Sepatu Jalan untuk Lansia Paling Nyaman, Hands Free Tak Perlu Membungkuk
- Spanduk Polwan saat Adang Aksi BEMI UI Kena Rujak Netizen: Bu Polwan Salah Bawa Spanduk?
- Kulkas Sharp 2 Pintu Berapa Harganya? Ini 3 Pilihan yang Dingin dan Hemat Listrik Sesuai Review
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Rokok dan Miras Ilegal Senilai Rp20,18 M Disita, Negara Terancam Rugi Rp11,81 M
-
Fenomena Slow Dating: Saat Gen Z Tidak Lagi Terburu-buru Menjalin Hubungan
-
Buron ke Singapura, Ini Tampang Bos THM Planet Batam yang Jadi Buruan Bareskrim dan Interpol
-
Rp660 Juta Digelontorkan Untuk Bangun Huntap Bencana Aceh
-
Tak Perlu ke Toko, Begini Cara Menjajal Galaxy Z Series dari Smartphone
-
KPK Diam-diam Periksa Pejabat Unsoed dan Pihak Swasta di Banyumas
-
Setelah 13 Hari Ditutup, Wisata Bromo Kembali Dibuka untuk Pengunjung
-
Emiten WSKT Selesaikan Bangunan Gedung Siti Baroroh Baried FIB UGM Rampung yang Bernilai Rp131 M
-
Mendagri 5 Hari Hadir di NTT: Pemerintah Pusat Enggak Akan Tinggal Diam, Kita 'Keroyok' Semua!
-
AI Ubah Cara Konsumen Cari Brand, Bisnis Dituntut Makin Adaptif