Suara.com - Dirjen Dukcapil Kemendagri Dirjen Prof Zudan Arif Fakrulloh berpesan kepada masyarakat yang kesulitan memperoleh Vaksin Covid-19 karena masalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) sudah terpakai orang lain untuk mengadukannya ke PeduliLindungi.
Ia mengemukakan, jika terbukti NIK-nya digunakan orang lain, maka data penggunaannya bisa diturunkan untuk diperbaiki.
Zudan mengatakan bahwa petugas PeduliLindungi akan melakukan pengecekan di wilayah mana NIK tersebut disalahgunakan. Proses akan dilanjutkan sampai masalah bisa diselesaikan.
"Kalau memang yang bersangkutan belum dipakai nanti akan dibuat catatan-catatan bagaimana praktik-praktik yang sudah dilakukan. Kemudian NIK yang sudah dipakai di sana itu didrop, di pemikaian yang NIK pertama oleh pihak yang bertanggung jawab tadi dilakukan proses pembetulan," kata Zudan dalam diskusi bertajuk "Masihkah NIK Menjadi Penghambat Akses Vaksinasi Inklusif Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan?" secara virtual, Kamis (9/12/2021).
Zudan menuturkan, masyarakat tidak bisa langsung mengadu ke Dukcapil lantaran pihaknya belum memiliki data NIK yang bermasalah dalam proses pendaftaran vaksinasi.
Pihak Dukcapil bisa melakukan pendampingan namun harus ada data yang diserahkan dari PeduliLindungi terlebih dahulu.
"Memang Dukcapil belum bisa bergerak sendiri karena kami enggak punya data siapa NIKnya yang bermasalah atau NIKnya dipakai orang lain kami engak punya datanya," ujarnya.
Selain itu, Zudan mengakui kalau respon PeduliLindungi masih begitu lamban. Ia berharap ke depannya, PeduliLindungi bisa merespon pengaduan masyarakat dengan cepat sehingga masalah soal NIK untuk vaksin tidak harus berlarut-larut.
"Memang PeduliLindungi responnya belum begitu cepat masih perlu kita dorong peningkatan responnya agar masyarakat bisa cepat mendapatkan solusinya."
Baca Juga: LaporCovid19 Minta Pemerintah Jangan Pingpong Laporan Warga yang Sulit Vaksin Gegara NIK
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Eksaminasi 9 Pakar Hukum UI dan UGM: Putusan Kerry Riza Hasil dari Unfair Trial
-
Boni Hargens Launching Buku Ilmu Politik, Singgung Soal Pernyataan Saiful Mujani, Termasuk Makar?
-
Dasco: Bupati Tulungagung yang Kena OTT KPK Bukan Gerindra, Wakilnya Baru Kader
-
Panas Diendus KPK, Pengamat Tantang Polri Ungkap Produksi Rokok Ilegal
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta
-
Ratusan Dapur MBG Di-Suspend! BGN Temukan Masalah Serius dari Menu hingga Higiene
-
Lebaran Betawi 2026 Meriah di Lapangan Banteng, Pramono: Ini Identitas Asli Jakarta
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit
-
Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK
-
Proyek Dikebut! Stasiun JIS Siap Beroperasi Juni 2026, Warga Bisa Naik KRL Langsung ke Stadion