Suara.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuat layanan berbasis metaverse bernama Kovi Otda atau Konsultasi Virtual Otonomi Daerah.
Inovasi teknologi berbasis metaverse itu diklaim mampu menekan potensi korupsi di lingkungan pemerintah daerah (pemda).
Dua aplikasi dengan sistem daring tersebut diluncurkan pada acara peringatan Hari Otda ke-26 yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Senin (25/4/2022). Kemendagri membuat dua sistem daring SI LPPD dan Kovi Otda untuk mempermudah penyelenggaraan pemerintahan di setiap daerah. Pemda kini dapat berkonsultasi dengan pemerintah pusat melalui jagat maya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Otda Akmal Malik mengatakan sejumlah kemajuan telah ditorehkan melalui dua inovasi teknologi terakhir. Menurut Suhajar, inovasi tersebut memungkinkan pejabat dapat menempati ruang virtual secara bersama meski posisinya berada di daerah masing-masing.
“Hari ini, Alhamdulillah, Pak Akmal Dirjen Otda dan kawan-kawan me-launching bagaimana cara kawan-kawan berkonsultasi. Yang selama ini dilaksanakan secara manual, karena dengan teknologi yang sudah sangat canggih sekali, (dapat menggunakan) teknologi avatar,” kata Suhajar seperti dikutip dari laman kemendagri.go.id, Rabu (26/4/2022).
Lantas, apa itu Kovi Otda?
Kovi Otda atau Konsultasi Virtual Otonomi Daerah nantinya berfungsi untuk memfasilitasi pemda dalam melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat secara virtual. Dalam layanan tersebut, pemda bisa melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat secara langsung melalui tampilan tiga dimensi.
Kemendagri berharap berbagai terobosan yang dilakukan Ditjen Otda semakin mempermudah layanan, khususnya bagi pemda untuk berkonsultasi. Dengan terobosan tersebut, pemda tidak mesti datang ke kantor Kemendagri untuk berkonsultasi, tapi cukup masuk ke dalam aplikasi sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Layanan berbasis metaverse itu dapat diakses melalui www.kovi.otda.kemendagri.go.id. Kemendagri akan memberikan akun kepada Pemda untuk mengakses layanan tersebut. Nantinya, Pemda bisa berkonsultasi dengan pemerintah pusat melalui tampilan tiga dimensi.
Baca Juga: Pro Kontra Kemendagri Luncurkan Layanan Berbasis Metaverse: Efektif Nggak Buat Masyarakat?
Selain memudahkan konsultasi, Kovi Otda diklaim dapat menekan potensi korupsi pemerintah daerah. Kemendagri juga melakukan sejumlah upaya lain untuk memerangi korupsi yakni membuat produk hukum dan memilih ASN terbaik untuk menjalankannya.
Kontributor : Alan Aliarcham
Berita Terkait
-
Pro Kontra Kemendagri Luncurkan Layanan Berbasis Metaverse: Efektif Nggak Buat Masyarakat?
-
4 Fakta Kovi Otda, Layanan Berbasis Metaverse yang Diluncurkan Kemendagri
-
Sesalkan Bupati Ade Yasin Dicokok KPK, Kemendagri: Menambah Daftar Kepala Daerah yang Terseret Kasus Korupsi
-
Kerap Jadi Lahan Korupsi, Sekjen Kemendagri Minta Pemda Awasi Pengadaan Barang dan Jasa
-
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang Kembali, 131 Daerah Berlevel Satu
Terpopuler
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- Melayat ke Yogya, Susi Pudjiastuti Kenang Sosok Nasirun
- Kado Kemerdekaan: Pemutihan Pajak Kendaraan di Agustus 2026, Buruh dan Ojol Dapat Diskon Khusus
- Prabowo Singgung Nuklir Iran, Badan Atom Internasional Ungkap Faktanya
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Penebangan Pohon di Jalan Riau Bandung Naik Kelas ke Pidana Berat, Gakkum KLH Turun Tangan
-
Raih Kontrak Rp1,16 T, WSKT Rampungkan Pembangunan Satu Sekolah Rakyat di Surabaya
-
Datangi Rutan KPK, Pengacara Febrie Adriansyah Beberkan Dugaan Kejanggalan pada Sprindik Kejagung
-
Bahlil Semprot AMPG: Satu Periode Empat Kali Ganti Sekjen, Pengkaderan 'Enggak Jelas'
-
Menebak Isi Pembicaraan Perdamaian AS - Iran Terbaru
-
RI Masih Senang Impor Minyak Bikin Neraca Dagang Tekor di Juni
-
Mitchell Baker Jadi Ujung Tombak Indonesia, Vietnam Andalkan Bek 196 Cm Jadi Striker?
-
Terbukti Lakukan Pungli Rp1,7 Juta ke Sopir Truk, Petugas Dishub Bekasi Terancam Dipecat
-
Habiburokhman Sentil Konten Eben Martono: Rekam SPG GIIAS Tanpa Izin Bisa Dipidana
-
Prabowo Bangga Setiap Timnas Bertanding, Merah Putih Mampu Menyatukan Seluruh Rakyat Indonesia