Krisis BBM Jadi Peluang Emas Bangun Mobilitas Hijau di Perkotaan

Suara.com - Dunia tengah memasuki babak akhir krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19. Namun, persoalan baru telah mengintai: kenaikan harga minyak bumi yang sempat memuncak pada Maret silam dan diperkirakan akan terus tinggi.

Bagi Indonesia, kenaikan harga minyak berefek domino karena dapat membengkakkan subsidi bahan bakar minyak. Demi menjaga kesehatan anggaran negara, pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan nilai oktan 92 (Pertamax) pada April 2022 lalu dari Rp 9 ribu ke Rp 12.500 per liter. Pemerintah juga merencanakan hal serupa bagi BBM bersubsidi sehingga berpotensi mengganggu daya beli masyarakat.

Upaya pemerintah merespons kenaikan minyak semestinya bisa melampaui perkara harga dan anggaran. Persoalan ini seharusnya menjadi peluang untuk memperbaiki kualitas udara, menggenjot rencana pembangunan berkelanjutan, sekaligus memperbaiki kehidupan warga di kawasan perkotaan untuk jangka panjang.

Tak dimulai dari nol

Guna mengurangi ketergantungan terhadap BBM, pemerintah seharusnya menggenjot pembangunan infrastruktur transportasi umum di perkotaan untuk menyediakan alternatif bagi kebutuhan mobilitas warga.

Langkah ini tak dimulai dari nol karena beberapa kota sudah memiliki layanan angkutan umum yang mumpuni. Misalnya, sekitar 96% warga Jakarta telah terjangkau layanan angkutan umum yang andal. Palembang telah memiliki kereta ringan atau light rail transit. Solo telah memiliki angkot yang andal dan dilengkapi dengan pendingin udara. Belum lagi layanan bus yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan seperti di Makassar, Sulawesi Selatan; Bandung, Jawa Barat; dan kota-kota besar lainnya

Menilik tipologi perkotaan di Indonesia, moda angkutan umum yang berbentuk angkot/minibus sepertinya lebih cocok untuk menjangkau warga yang tinggal di kawasan permukiman padat dengan akses jalan sempit. Moda ini bisa menjadi pelengkap layanan bus besar di jalan utama perkotaan.

Untuk meningkatkan jangkauan angkutan umum, pemerintah daerah dapat memformalkan layanan angkot dengan cara membeli layanan (buy the services) seperti yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Melalui cara ini, pemerintah membayar sejumlah uang kepada operator transportasi berbasiskan nilai perjalanan per kilometer. Metode ini lebih mudah diterapkan dan bisa diterima pelaku usaha angkutan umum.

Skema pembelian layanan juga meningkatkan keandalan angkot, karena tidak ada lagi kekhawatiran bahwa angkot akan ngetem, kebut-kebutan berebut penumpang, dan berhenti sembarangan. Selain itu, ketersediaan informasi mengenai kedatangan angkot serta informasi kesatuan rute dari awal hingga akhir dapat menambah kepuasan penumpang.

Baca Juga: Presiden Jokowi: Subsidi BBM Besar Sekali, Bisa Dipakai untuk Membangun IKN Nusanntara

Peningkatan jangkauan layanan angkutan umum yang andal serta berstandar bisa meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum dan mengurangi kebutuhan penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Harapannya, kebutuhan subsidi BBM dapat berkurang. Dukungan dari kepala daerah dan DPRD juga dibutuhkan agar layanan angkutan umum yang andal ini bisa mendapatkan subsidi yang berkelanjutan.

Perubahan paradigma

Upaya pembangunan transportasi umum juga harus dibarengi dengan perubahan paradigma tata ruang untuk jangka panjang.

Sebagian besar pembangunan kota-kota di Indonesia masih berorientasi ke kendaraan bermotor pribadi. Misalnya di Jakarta dan kota sekitarnya. Perumahan tapak dibangun di pinggir kota, sehingga para pekerja terpicu menggunakan mobil ataupun sepeda motor pribadinya menuju tempat mereka bekerja.

Pemerintah dapat melakukan perubahan paradigma yang bersifat jangka panjang demi menunjang mobilitas perkotaan yang bertumpu pada transportasi umum serta transportasi aktif (berjalan kaki ataupun bersepeda). Ini juga termasuk mengarusutamakan pembangunan pusat kota yang padat dan bertumbuh ke atas (memiliki bangunan dua lantai atau lebih) sehingga jarak perjalanan warga untuk memenuhi berbagai kebutuhan pribadinya menjadi lebih sedikit.

Dengan demikian, warga dapat mengurangi kebutuhan atas penggunaan kendaraan bermotor pribadi dalam bermobilitas.