Suara.com - Situs pemerintahan diprediksi masih menjadi sasaran serangan siber untuk tahun 2024. Pasalnya, situs ini mengandung banyak data yang bisa dirampok hacker.
Hal ini diungkapkan oleh Territory Manager Kaspersky Indonesia, Dony Koesmandarin. Ia menilai kalau situs pemerintah menjadi peringkat kedua sasaran serangan siber setelah platform finansial.
"Finansial itu jadi target market yang cukup besar. Kedua adalah government karena datanya banyak," kata Dony saat ditemui di Jakarta, Selasa (27/2/2024).
Ia mencontohkan, pemerintah Indonesia bisa menyimpan data total penduduk yang berjumlah sekitar 280 juta jiwa. Menurutnya, data tersebut sangat menarik untuk para peretas.
"Data pemerintah itu gede banget. Jadi finansial pertama, government kedua," lanjut dia.
Dony meyakini kalau pemerintah pasti memiliki cara untuk menangkal serangan siber yang terus dilancarkan hacker. Ia menegaskan kalau tidak ada satu orang pun yang siap apabila ada serangan siber, termasuk pemerintah.
Salah satu upaya yang bisa dilakukan Pemerintah, lanjutnya, adalah memiliki beberapa kebijakan khusus untuk menangani serangan digital.
"Saya yakin pemerintah kita punya segala sesuatu yang diterapkan baik-baik, secara policy. Orang itu enggak ada yang siap sakit. Tapi (solusinya) adalah bagaimana kita mengantisipasi itu," imbuhnya.
Dony juga mengungkapkan tren serangan siber yang kemungkinan marak terjadi untuk tahun 2024. Pertama adalah berupa link palsu yang berisi ransomware untuk mencuri data pengguna.
Baca Juga: Serangan Hacker Makin Canggih berkat ChatGPT, Bisakah Dilawan Balik lewat AI?
Kedua yakni jaringan Wifi publik yang rentan terhadap serangan. Dony menegaskan agar tidak sembarangan menggunakan fasilitas publik, terlebih kepada jaringan yang tidak dikunci (password).
"Sekarang kan serba digital, selalu ke mana-mana ada hotspot gratis yang pasti bisa dibuka. Kalau anda melakukan pembayaran, gunakan VPN (Virtual Private Network)," beber dia.
Untuk itu Dony mendorong semua pengguna internet untuk selalu melakukan pembaruan sistem operasi (update OS) di perangkatnya, baik untuk HP maupun laptop/PC.
"Terus lakukan update, pakai komputer atau apapun device-nya. Jadi itu bisa melindungi dari aplikasi (rentan)," tandasnya.
Berita Terkait
-
Serangan Hacker Makin Canggih berkat ChatGPT, Bisakah Dilawan Balik lewat AI?
-
7 Cara Ampuh Melindungi Akun Google dari Hacker
-
Trojan Perbankan Ini Menargetkan Lebih dari 60 Perusahaan
-
Sempat Kena Serangan Siber di Hari Pemungutan Suara, Ini Cara KPU Amankan Sirekap
-
Waduh! Website Resmi KPU Terima Ratusan Juta Serangan Siber, Sempat Tak Bisa Diakses
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
Pilihan
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
Terkini
-
Waspada! Modus Baru Judi Online Pakai QRIS, Deposit Rp5.000 Sasar Anak-anak
-
Geledah Kantor Imigrasi Jakpus dan Jaksel, KPK Sita 8.500 Dolar Singapura Terkait Kasus Silmy Karim
-
BPS: Pengangguran Sumsel Naik Jadi 3,60 Persen, Pertanian Tetap Serap Terbanyak
-
M3GAN: Perpaduan Unik Horor Fiksi Ilmiah dan Komedi Satire yang Cerdas!
-
Hakim Kabulkan 5 Saksi, Nadiem Optimistis Menang Banding
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Kita Tak Kekurangan Program Lingkungan, Kita Kekurangan Kebiasaan
-
AS Lipat Gandakan Produksi Komponen Interseptor Rudal PAC-3 dan THAAD
-
Persoalkan Uang Pengganti Rp809 Miliar, Nadiem Minta Hakim Banding Batalkan Vonis 10 Tahun
-
Koalisi Sipil Minta Audiensi dengan DPR, Desak Putusan MK soal MBG Segera Dieksekusi