Klarifikasi Menkominfo soal Dewan Media Sosial, Bukan untuk Awasi Medsos

Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengklarifikasi soal ide Dewan Media Sosial yang dianggap mengancam kebebasan berpendapat ataupun mengawasi konten di medsos.

Menkominfo menyebut ide pembentukan Dewan Media Sosial berasal dari UNESCO, sebuah Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Dewan Media Sosial bukan ide dari pinggir jalan atau orang ngopi-ngopi, atau orang ngelantur, enggak. Dewan Medsos ini adalah rekomendasi dari UNESCO, di mana usulan Dewan Medsos ini sudah diberikan kepada kami, bahkan naskah akademik sudah 160 halaman, tentang Dewan Medsos di dunia," papar dia saat ditemui di acara Google AI untuk Indonesia Emas 2045 di Senayan, Jakarta, Senin (3/6/2024).

"Ini bukan sembarangan loh bahwa kami perlu melakukan kajian-kajian, langkah-langkah tentang pembentukan Dewan Medsos," lanjut Budi Arie.

Menkominfo menegaskan kalau Dewan Media Sosial bukan untuk mengawasi medsos. Nantinya organisasi ini akan melibatkan multistakeholder media sosial, yang juga dipastikan dia sebagai lembaga independen.

"Ini kerja sama koalisi lintas stakeholder, tokoh agama, masyarakat, akademisi. Jadi independen kayak Dewan Pers. Ini prinsipnya independen seperti Dewan Pers," timpal dia.

Ia melanjutkan, Dewan Media Sosial ini dibentuk agar menyelematkan para kreator konten Indonesia supaya tidak semena-mena. Namun Pemerintah menjamin Dewan Medsos tetap mendukung kemerdekaan pers dan kebebasan masyarakat untuk bersuara maupun berpendapat.

"Negara demokrasi, enggak usah khawatir, yang kontrol kan kalian semua. Orang Dewan Media Sosial dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Iya kan?" imbuhnya.

Menkominfo mencontohkan, peran Dewan Media Sosial ini akan menata ekosistem. Misalnya, mereka bisa melindungi anak-anak di ruang digital.

Baca Juga: Kominfo Gandeng Google untuk Basmi Judi Online, Klaim Punya Teknologi Canggih

"Kamu suka lihat kan di medsos ada anak di-bully di sekolahnya? Iya kan? Ini kan harus dilindungi. Sekarang yang gitu siapa yang harus lindungi?" urai dia.

Kendati begitu Dewan Media Sosial ini masih dalam tahap diskusi. Budi Arie belum menargetkan kapan lembaga tersebut dibentuk di Indonesia.

Namun ide ini sudah disosialisasikan ke beberapa platform media sosial seperti TikTok hingga Meta, perusahaan induk Facebook, Instagram, dan WhatsApp.

Dewan Media Sosial dikhawatirkan jadi alat represi

Sebelumnya Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mengomentari soal usulan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi terkait pembentukan Dewan Media Sosial (DMS).

"SAFEnet menilai bahwa pembahasan seputar DMS harus dilakukan secara berhati-hati," kata SAFEnet dalam siaran pers yang diterima Suara.com, Jumat (31/5/2024).