Heboh AI China Diblokir di Banyak Negara, Komdigi Ungkap Nasib DeepSeek di RI

Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengomentari soal platform kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) buatan China, DeepSeek yang diblokir di beberapa negara.

Wamenkomdigi Nezar Patria menyatakan kalau Pemerintah Indonesia saat ini masih mengeksplorasi DeepSeek untuk perkembangan teknologi AI di Indonesia.

"Kita masih mempelajari ya perkembangannya karena ini kan inovasi-inovasi teknologi, dan kami melihat tentu saja apa yang dihasilkan oleh DeepSeek itu tentu saja bisa menjadi satu alternatif ya," ungkap Nezar, dikutip dari Antara, Senin (17/2/2025).

Ia menilai kalau DeepSeek bisa saja berpotensi untuk Indonesia yang saat ini masih mempelajari perkembangan AI di global.

"Kita sebagai negara yang tengah mengembangkan teknologi artificial intelligence ini tentu saja membuka, melihat, dan mempelajari berbagai macam perkembangan AI," lanjut Nezar.

Terkait itu, Pemerintah RI sebenarnya sudah menindaklanjuti teknologi tersebut dengan Surat Edaran Menkominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang etika penggunaan kecerdasan artifisial di Indonesia.

Selain itu, Indonesia juga sudah menjalankan pengukuran Readiness Assement Method (RAM) untuk AI di Indonesia didukung oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO).

Sekadar informasi, DeepSeek diblokir di Australia. Negara tetangga Indonesia itu melarang aplikasi tersebut dipasang di ponsel pegawai Pemerintah.

Keputusan Australia untuk melarang DeepSeek mengikuti tindakan serupa di Italia. Taiwan sendiri sudah melarang para pegawainya di Pemerintah untuk menggunakan platform AI itu.

Baca Juga: Viral Iklan Makan Bergizi Gratis Pakai AI, Komdigi Bela: Tidak Ada Salahnya

Sementara negara-negara di Eropa dan maupun wilayah lain juga tengah menyelidiki perusahaan AI asal China tersebut.

Terbaru, Kementerian Perindustrian Korea Selatan telah memblokir sementara akses karyawan ke perusahaan rintisan kecerdasan buatan China, DeepSeek, karena masalah keamanan.

Langkah ini diambil seiring dengan peringatan pemerintah agar kementerian dan lembaga berhati-hati dalam menggunakan layanan AI generatif seperti DeepSeek dan ChatGPT di lingkungan kerja.