Soroti Soal Revisi UU TNI, Anies Baswedan: Diskusikan dengan Rakyat!

Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan revisi Undang-undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) pada Kamis (20/3/2025), meskipun tindakan tersebut dikecam keras oleh publik.

Bukan tanpa sebab, sebagian besar masyarakat menilai jika RUU TNI berpotensi akan menghidupkan Kembali dwifungsi ABRI. Menanggapi kehebohan ini, Anies Baswedan pun turut buka suara. Melalui akun X resminya, Anies Baswedan mengaku bahwa ia pun mendapat pertanyaan perihal revisi UU TNI ketika hadir dalam diskusi di UII Yogyakarta.

"Revisi UU TNI yang baru disahkan menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah ini benar-benar membawa perbaikan atau malah membuka ruang bagi tantangan baru? Ini adalah tentang menjaga profesionalitas TNI dan kemurnian demokrasi," tulis mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 tersebut.

Anies Baswedan menambahkan bahwa publik menginginkan agar TNI berfokus pada tugas utama dan mempertanyakan mengenai proses revisi yang terkesan diburu-buru.

"Kita semua ingin TNI yang kuat, profesional, dan fokus pada tugas utamanya, yaitu menjaga pertahanan dan kesatuan negara. Jangan sampai revisi ini justru membebani TNI dengan tugas-tugas baru yang bisa mengalihkan dari fokus utamanya. Salah satu yang jadi perhatian: proses revisi ini berjalan sangat cepat. Publik sulit mengakses draf finalnya, forum diskusi pun minim. Kalau kebijakan dibuat terburu-buru, bagaimana memastikan hasilnya benar-benar baik bagi negara dan utamanya bagi TNI sendiri?" tambah Anies Baswedan.

Lebih lanjut, Anies Baswedan pun mempertanyakan fungsi revisi UU TNI yang menyelesaikan masalah internal di dalam angkatan bersenjata tersebut.

"Jika revisi ini bertujuan memperkuat TNI, kita harus pastikan ada rambu-rambu hukum yang jelas. Apa mekanisme pengamannya? Bagaimana memastikan bahwa perubahan ini tidak akan membawa dampak di luar niat awal pembuat kebijakan? Selain itu, apakah revisi ini menyelesaikan masalah di internal TNI? Salah satu tantangan besar di TNI adalah meritokrasi dalam jenjang karier. Kita ingin tentara-tentara terbaik mendapat promosi karena prestasi, bukan karena faktor non meritokratik," imbuhnya.

Anies Baswedan merasa jika revisi UU TNI harus dikawal dengan hati-hati karena masyarakat ingin melihat TNI yang semakin kuat.

"Kita semua ingin melihat TNI yang makin profesional, kuat, dan dihormati, baik di dalam negeri maupun internasional. Seluruh rakyat mencintai TNI yang profesional dan berpihak pada rakyat. Maka justru karena itu, kebijakan ini harus dikawal dengan hati-hati," pungkasnya.

Baca Juga: RUU TNI Sah Jadi UU, Muzani Tegaskan Tidak Ada Dominasi Militer dalam Kehidupan Sipil

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tersebut juga menyinggung ucapan Soekarno perihal angkatan militer yang dilarang untuk mencampuri ranah politik.

"Bung Karno pernah bicara: Angkatan perang jangan masuk dan terlibat politik. Jend. Soedirman, seberapapun tak setuju dengan keputusan pemerintah, selalu mendukung kewenangan pemerintah yang sah dan berfokus pada penguatan kemampuan utama TNI. Ini adalah warisan yang harus kita jaga," jelasnya.

Anies Baswedan kembali mengingatkan masyarakat agar menjaga kemurnian demokrasi dan selalu memperhatikan keputusan besar yang diambil oleh pemerintah.

"Indonesia kini telah menempuh perjalanan panjang dalam menjaga kemurnian demokrasi. Proses revisi UU TNI ini perlu dipandang bukan sekadar satu kebijakan hukum, tapi bagian dari ikhtiar besar kita dalam membangun negara yang kuat dan demokratis. Maka, keputusan sebesar ini perlu kehatihatian. Bukalah ruang diskusi yang lebih luas, saksama, dan partisipatif. Mari diskusikan bersama rakyat, di kampus, di pasar, di warkop. Karena TNI adalah milik rakyat dan bagian dari rakyat. Biarkan rakyat di mana-di mana boleh ikut membahas," sambungnya.

Tanggapan Anies Baswedan perihal RUU TNI tersebut hingga kini telah disukai sebanyak lebih dari 61.000 kali dan menuai beragam komentar dari pengguna X lainnya. Tak sedikit warganet yang mendukung pernyataan dari Anies Baswedan.

"Sumpah Pak Anies bijak banget pake kata-kata 'membebani TNI' daripada 'merugikan sipil', kayak kesannya TNI TNI nih juga harusnya mikir gitu loh," komentar @heheh******

"Nggak ada satu poin pun, baik implisit atau eksplisit, yang menyatakan persetujuan dengan UU TNI ini. Sebaliknya, ada deretan kritik yang menunjukkan ketidaksetujuan. This is good. Ini bukan abu-abu. Ini soft-spoken," tambah @aria*******

"Yang pinter begini kok nggak kepilih, dicurangin, dibenci, dihina, ditakutin, dibuang, dibully. Jelas-jelas beliau pinter banget, setiap perkataan beliau pasti dikasih poin-poin pentingnya agar kita bisa mengerti. Yang kepilih malah nggak bisa berdebat, ditanya menghilang. Hadeh," timpal @cozy*******

"Tolong itu pemerintah coba jelasin gunanya ngesahin revisi UU TNI pakai Bahasa yang enak dibaca dan mudah dimengerti kayak gini. Jangan bisanya ngatain rakyat kampungan, goblok, anjing menggonggong. Coba sekali-kali jadi orang beretika dan bijak gitu loh, jangan nyusahin doang kerjaannya," sambung @kangk****

"Draft yang nggak bisa diakses dan ketok palu yang terlihat terburu-buru adalah warisan dari presiden sebelumnya. Jangan nyesel kalua kalian memilih keberlanjutan hasilnya juga pasti sama seperti sebelumnya. Semoga Pak Anies diberi Kesehatan," tulis @aidon********