Pemerintah Akan Belajar dari China soal Smart City dan Pengembangan Teknologi AI

Suara.com - Pemerintah RI melalui Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid ingin bekerja sama dengan Pemerintah China di sektor teknologi digital.

Meutya Hafid pun mengadakan pertemuan dengan Sekretaris Partai Kota Nanning, Provinsi Guangxi, Tiongkok, Nong Shengwen, untuk membahas pengembangan teknologi kecerdasan artifisial (AI) dan rencana pendirian pusat inovasi AI bersama di kawasan ASEAN.

Ia menerangkan, diskusi ini menjadi tonggak penting dalam transformasi digital Indonesia. Hal tersebut juga sekaligus membuka peluang besar untuk pemanfaatan AI di sektor pertanian dan pengembangan kota pintar atau smart city.

“Kerja sama di bidang infrastruktur digital antara Indonesia dan Tiongkok menjadi yang terbesar di antara kerja sama dengan negara lainnya. Hal ini telah mendukung konektivitas hingga ke pelosok Indonesia melalui teknologi 4G dan 5G,” ungkap Meutya Hafid, dikutip dari siaran pers Komdigi, Kamis (27/3/2025).

Meutya Hafid pun menyatakan minat untuk memperluas kerja sama di bidang AI dengan Kota Nanning sebagai inspirasi berkat keberhasilannya menjadi pusat smart city yang berbasis AI.

“Kami dapat belajar dari pengalaman kota Nanning dalam membangun smart city. Selain itu, potensi besar digital startup dan talenta digital di Kota Nanning yang dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan ekosistem digital di Indonesia,” tutur dia.

Meutya menilai kalau pengembangan AI di Indonesia juga akan diarahkan untuk mendukung sektor pertanian. Ini pun sejalan dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto dalam meningkatkan ketahanan pangan.  

“Kami terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai negara, termasuk Tiongkok, dalam mengembangkan teknologi AI. Target kami adalah menciptakan 9 juta talenta digital yang berkapabilitas tinggi di bidang AI pada tahun 2030,” imbuh dia.

Sementara itu Sekretaris Partai Kota Nanning, Nong Shengwen menyatakan komitmennya untuk mempererat hubungan kedua negara melalui inovasi teknologi.

Baca Juga: Penampakan Kim Jong Un Awasi Langsung Uji Coba Drone Bunuh Diri Baru Berbasis AI

“Kami ingin mengundang perusahaan-perusahaan Indonesia untuk berkolaborasi dalam pengembangan teknologi AI di Nanning,” ujarnya.

Nong Shengwen juga menegaskan kesiapan Nanning untuk memberikan dukungan penuh, termasuk kebijakan dan fasilitas, kepada perusahaan-perusahaan Indonesia yang ingin bekerja sama.

“Kami berharap dapat membangun pusat kerja sama dan inovasi AI antara Tiongkok dan ASEAN di Indonesia, dengan dukungan penuh dari Kementerian Komunikasi dan Digital,” jelasnya.

Lebih lanjut Meutya menilai kalau pertemuan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat hubungan bilateral sekaligus menciptakan solusi inovatif untuk berbagai tantangan industri di Indonesia dan Tiongkok.

Ia berharap, Kerja sama ini dapat mampu mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan ASEAN.

Meutya Hafid pamer capaian 5 bulan jabat Menteri Komdigi

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memamerkan capaiannya selama lima bulan menjabat di kementerian. Diketahui Meutya dilantik Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024 lalu.

Ia memaparkan, salah satu capaian penting selama menjabat jadi Menteri Komdigi yakni berhasil blokir 6 juta konten judi online di ruang digital.

Namun dirinya mengakui kalau itu masih belum cukup. Pasalnya judi online memang belum hilang di Indonesia.

"Judi online, ini bukan prestasi, karena pencapaian atau takedown itu meskipun angkanya alhamdulillah cukup baik, banyak, namun demikian, kenapa saya bilang belum prestasi, karena masalah judi online ini belum selesai. masih punya PR di situ," papar Meutya Hafid saat ditemui di acara Bukber Komdigi yang digelar di Jakarta, Jumat (21/3/2025) lalu.

Selain itu, dirinya juga sudah berbenah dengan mengganti jajaran pegawai di Kementerian Komdigi. Sebab beberapa waktu lalu, Polda Metro Jaya mengungkap kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang kini ganti nama jadi Komdigi.

"Struktur itu kami ganti, terutama terkait pengawasan ruang digital. 100 persen orangnya sudah baru. Mudah-mudahan orangnya sudah profesional. Perang lawan judi online terus berjalan," umbar Meutya.

Ia melanjutkan, Kementerian Komdigi juga mengoptimalkan pengawasan terhadap konten negatif lainnya, seperti pornografi anak dan hoaks.

“Kementerian Komdigi juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih sadar akan bahaya konten negatif dan turut menjaga keamanan ruang digital,” kata Meutya.

Di bidang konektivitas nasional, Kementerian Komdigi telah mengeluarkan sejumlah kebijakan strategis, termasuk optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi untuk mendukung penerapan teknologi baru yang meningkatkan kualitas jaringan.

“Kami ingin memastikan masyarakat dapat menikmati teknologi konektivitas terbaru yang mampu mendorong kemajuan berbagai sektor,” ujar Meutya.

Untuk momentum Mudik Lebaran 2025, Komdigi juga meluncurkan kembali Mudikpedia, sebuah platform informasi terpadu yang dirancang untuk mempermudah akses layanan terkait mudik.

Pemerintah pun juga bekerja sama dengan operator seluler untuk menjaga stabilitas jaringan selama periode mudik dan menurunkan tarif komunikasi hingga 50 persen.

"Mudikpedia adalah wujud dukungan kami untuk memastikan perjalanan mudik yang aman dan nyaman bagi masyarakat, sekaligus menjaga mereka tetap terhubung selama perjalanan," ujar Meutya.

Dalam mendukung ekosistem media nasional, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, Kementerian Komdigi terus mengawal upaya perlindungan hak penerbit atas konten yang mereka hasilkan.

“Pak Wamen (Nezar Patria) sangat mengawal implementasi Publisher Rights, yang telah kami luncurkan bersama komite independen. Ini penting untuk melindungi ekosistem media di Indonesia,” ungkap Meutya.

Terakhir, Meutya menyebut Kementerian Komdigi turut memprioritaskan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital.

Rancangan peraturan ini telah selesai di tingkat kementerian dan kini sedang dalam tahap sinkronisasi dengan kementerian terkait lainnya. Sementara itu, kebijakan pembaruan Pusat Data Nasional (PDN) juga berada di tahap akhir penyelesaian.

“Ini baru sebagian dari langkah-langkah yang telah kami lakukan selama lima bulan terakhir. Ke depan, kami berkomitmen untuk terus bekerja keras demi mewujudkan ruang digital yang inklusif, aman, dan berdaya saing tinggi,” pungkasnya.