Komdigi Akui Sulit Deteksi Keaslian Konten AI Tambang Nikel Raja Ampat

Dia menambahkan, hingga kini, pihaknya masih memberikan waktu lebih untuk lebih banyak mendengarkan berbagai masukan dari para pemangku kepentingan.

"(Agar) nanti membuat regulasi yang komprehensif," imbuhnya.

Dia menyampaikan apa yang menjadi alasan pemerintah untuk tidak tergesa-gesa menghadirkan regulasi AI untuk Indonesia.

"Pemerintah ingin sekali agar regulasi cepat keluar namun demikian tentu regulasi ini harus berhati-hati," ucapnya.

Menurut Menkomdigi, dirinya tidak mau inovasi yang ada terhambat dengan adanya regulasi.

"Inovasi tidak boleh terbendung dengan adanya regulasi ini," katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus menyiapkan roadmap AI.

Dia juga mengingatkan, pemerintah juga sedang menyiapkan talenta-talenta digital, di mana salah satunya melalui program “Digital Talent Scholarship”. Program itu merupakan respons dari hasil survei yang dikeluarkan oleh Bank Dunia.

Disebutkan bahwa Indonesia membutuhkan setidaknya 90 juta talenta digital pada tahun 2030 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital secara signifikan. Sedangkan sampai saat ini, yang tersedia kurang lebih sekitar 25 persennya.

Baca Juga: Penjelasan Ketum PBNU Soal Pengurus Jadi Komisaris PT GAG: Itu Urusan Pribadi, Bukan Organisasi

“Kita harus menjadi developer. Jadi paling tidak kita mumpuni dalam deployer dan developer," terang Nezar.