Temuan Proyek China di Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Rp 21 Triliun, Anak Buah Jokowi Minta Dimaklum

SuaraBandung.id - Proyek ambisius Presiden Joko Widodo yang bekerja sama dengan China disinyalir bermasalah. 

Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung diakui mengalami pembengkakkan biaya hingga Rp21 triliun.

Anak buah Presiden Joko Widodo yang mengurusi mega proyek tersebut, lantas meminta pemakluman.

Sebagai informasi, jika saat ini fakta di lapangan ditemukan temuan yang luar biasa jika
Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) diketahui mengalami pembengkakan nilai investasi atau overrun. 

Bukan itu saja, nilai yang membengkak ini malah berbeda dari temuan China dan Indonesia.

Dalam temuan itu, ada perbedaan hitungan overrun antara pemerintah Indonesia dengan China.

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Dwiyana Slamet Riyadi menjelaskan, hitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), nilai investasi proyek itu membengkak sebesar USD1.499 atau setara Rp21,7 triliun (kurs USD1 = Rp15.500).

Kemudian temuan berbeda muncul dari China, yang menerangkan jika bengkaknya biaya pembangunan proyek sebesar USD980 juta atau setara Rp15,19 triliun.

Dengan gampangnya anak buah Jokowi itu mengatakan jika perbedaan hanya pada cara melakukan review, beda metode dan beda asumsi.

Baca Juga: Penuh Haru, Anne Ratna Mustika Berpamitan dan Merindukan Sosok Ini

"Jadi, ada perbedaan (nilai yang membengkak) karena beda cara melakukan review, beda metode dan beda asumsi," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta yang ditulis Kamis (10/11/2022).

Kemudian anak buah Jokowi tersebut menjelaskan, jika perbedaan asumsi dilihat dari perhitungan dari pihak ketiga. 

Bahkan anak buah Jokowi itu mengatakan jika Pemerintah China tidak memasukkan biaya pihak ketiga seperti penyediaan persinyalan. 

Sedangkan hitungan Pemerintah Indonesia, kata anak buah Jokowi memasukkan biaya pihak ketiga ke daftar biaya yang bengkak.

"Di China (persinyalan) itu free ya," kata anak buah Jokowi, Dwiyana Slamet Riyadi. 

"China menilai seharusnya pemerintah Indonesia juga bisa memberikan free of charge pada KCJB untuk mendapatkan frekuensi GSMR," ucap Dwiyana Slamet Riyadi.