Orang Pro Istana Ngomong Seenak Udelnya Saja Kata Refly Harun Menyikapi Kepala BP2MI Benny Rhamdani yang 'Ngejilat' di Hadapan Jokowi

SuaraBandung.id - Kegeraman diperlihatkan Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun saat mendengar pernyataan perang Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani.

Seperti diketahui, jika masyarakat dibuat resah oleh viralnya percakapan Kepala BP2MI, Benny Rhamdani bersama Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Baik Jokowi maupun Benny Rhamdani memasang wajah serius saat terjadi percakapan soal perang dengan yang kontra pemerintah.

Sosok loyalis Jokowi itu terdengar jelas meminta izin langsung ke Jokowi untuk tempur melawan kubu lawan.

Diduga kuat jika video direkam saat sela-sela acara Gerakan Nusantara Bersatu relawan Jokowi pada Sabtu (26/11/22).

Video tersebut kemudian tersebar dan membuat geram publik karena dinilai memprovokasi adanya keributan antar warga.

Mengetahui tentang viralnya video tersebut, akhirnya memantik Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun untuk bicara.

Di sana Refly Harus mempertanyakan apa maksud dari pernyataan yang diucapkan Benny Rhamdani di hadapan Jokowi yang dikenal kalem.

“Maksudnya apa (menilai ucapan soal perang Benny Rhamdani)? Menanggapi semua orang yang berbeda pendapat?” ungkap Refly melalui kanal Youtube miliknya, dikutip Senin (28/11/22).

Baca Juga: Ngaku Berdosa Turuti Perintah Sambo, Bharada E: Saya Takut, 3 Minggu Dihantui Mimpi Buruk

Refly Harun menilai jika pernyataan provokasi tersebut makin jelas menimbulkan kesan yang berhak berpendapat dan berbicara hanya pihak istana dan para pendukungnya.

Sementara mereka atau pihak-pihak yang tak sependapat harus “diberangus”.

“Jadi membiarkan orang Pro Istana untuk ngomong seenak udelnya saja," kata dia. 

"Ngata-ngatain orang, menghina orang tapi sementara orang berbeda pendapat dengan argumentasi dilarang,” jelasnya.

Di sana terlihat kata Refly Harun, narasi yang disampaikan pentolan relawan Jokowi memberikan kesan semua harus satu suara dengan Jokowi.

“Apakah semua massa harus dikatakan harus sepakat dengan Presiden? Kan nggak," katanya.