SuaraBandungBarat.Id - Perang dingin antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Partai Demokrat akhirnya berubah menjadi konfrontasi. Elite kedua partai saling bongkar skandal.
Konfrontasi bermula dari pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan ribuan kadernya dalam rapat pimpinan nasional, Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Kamis pekan lalu.
Dalam pidatonya yang potongannya kemudian viral di media-media sosial, SBY mengungkapkan rencananya untuk 'turun gunung' ke gelanggang politik nasional menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.
"Mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilu 2024?" kata SBY lebih dulu beretorika.
"Saya mendengar, mengetahui, ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil."
Memakai diksi konon, SBY lantas mengungkapkan sinyalemen pilres nanti sudah diatur seperti permainan yang sesuai keinginan lawan-lawan politik Demokrat.
"Dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," tuding SBY.
Bahkan, SBY mengklaim, Demokrat yang kini menjadi oposisi akan dijegal kalau ingin mengajukan calon presiden serta calon wakil presiden bersama koalisi.
"Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan?" kata SBY mengagitasi ribuan kadernya.
Baca Juga: Tok! Banding Ferdy Sambo Ditolak, Karirnya Dipastikan Tamat
PDIP: Pemilu 2009 curang
Selang dua hari, Sabtu 17 September akhir pekan lalu, Sekretaris PDIP Hasto Kristiyanto langsung menyambut pernyataan SBY.
"Mohon maaf, Pak SBY tidak bijak," tegas Hasto.
Hasto langsung membuka serangan pertama terhadap Demokrat dengan menyebut Pemilu 2009 yang digelar pada masa kepemimpinan SBY sebagai presiden, sebagai kontestasi paling curang sepanjang sejarah demokrasi Indonesia.
"Dalam catatan kualitas pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab."
Menurut Hasto, manipulasi daftar pemilih tetap baru pertama kali terjadi dalam sejarah pemilu di Indonesia adalah tahun 2009.
Berita Terkait
-
Dapat Arahan dari Puan Maharani, Gibran Sebut Dukungan Terhadap PDI Perjuangan di Kota Solo Sudah di Atas 50 Persen
-
Bela Hasto Kristianto, PDIP Kota Depok Blak-blakan Sindir PKS Masalah Pendidikan
-
Yakin SBY Tak Main-main soal Indikasi Curang Pemilu 2024, PKB Minta Aktor Utama Diungkap
-
PPP Tegaskan Tidak Ada Upaya dari Koalisi Pemerintah Menjegal Seseorang
-
Cuitan Akun Twitter PDIP Soal Pengelolaan Keuangan Panen Hujatan: Dari Mana Duitnya?
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Generasi Muda Terperangkap Utang Paylater dan Pinjol: Kurangnya Literasi Keuangan Jadi Pemicu?
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Derbi Mataram PSIM vs Persis Tanpa Pemenang, Milo Puas Laskar Sambernyawa Curi Poin
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian