Rocky Gerung ke Ganjar: Yang Miskin itu PDIP

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo kembali menjadi sorotan. Kabarnya, ia memberikan bantuan renovasi ke kader PDIP.

Hal itu menjadi perhatian Pengamat Politik Rocky Gerung. Yah, ia mengatakan, kemiskinan parah terjadi di wilayah tersebut seharusnya membuat Ganjar paham soal membuat kebijakan.

Pengamat politik, Rocky Gerung, mengatakan kemiskinan di Jateng yang tinggi seharusnya membuat Ganjar paham akan hal tersebut dalam membuat kebijakan untuk masyarakat. 

"Karena data statistik buka data PDIP, itu data umumnya rakyat, kan gak bisa BPS nanya anda PDIP atau bukan," ucapnya dikutip Minggu (1/1/2023). 

Menurut pria yang lahir 20 Januari 1959 itu, keputusan Gubernur Ganjar untuk kasih bantuan menunjukkan bahwa yang miskin itu adalah orang dari partai tempat Ganjar bernaung. Ia menegaskan, seharusnya hal tersebut tak dilakukan Ganjar sebagai pemimpin.

"Kenapa Ganjar terjemahkan bahwa yang miskin itu PDIP, kan gak boleh begitu, walaupun faktanya memang iya. Tetapi dia adalah gubernur yang hanya boleh membaca data makro itu tanpa dihubungkan dengan status atau ID card dari seseorang, bahwa dia seorang anggota PDID. Jadi nanti kalau dia anggota ummat gak dianggap miskin, dan gak mau dibantu," jelasnya.

Katanya, tindakan Ganjar itu merupakan satu dari hal yang disebut money politic. Alias, secara tak langsung menyogok PDIP.

Ia melanjutkan, Ganjar disebut sedang gelisah. Hal itu karena potensinya yang tak dipilih oleh Megawati untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024 nanti.

"Jadi karena kegelisahan Ganjar dia lakukan sesuai secara sadar supaya Ibu Mega tau, oh PDIP dibantu oleh Ganjar tuh. Tapi ibu Mega tentu menggap ya tetap hirarki partai ditegakan. Dari segi Ibu Mega itu dia tidak bisa disogok dengan hal semacam itu," ungkapnya. 

Baca Juga: Bakal Tambah Rute Internasional Baru, Bandara YIA Siapkan Penerbangan ke Thailand

Lalu, ia membeberkan, dari sisi opini publik, bakal ada anggapan soal etika yang dilakukan Ganjar sangat rendah. Karena, ia yang bukan pimpinan partai di wilayahnya.

"Justru kalau dia dianggap kader PDIP, mustinya dia melakukan hal yang sebaliknya. Bahwa kader-kader PDIP inilah yang musti dia kerahkan, sebagai sesama anggota partai untuk membantu rakyat miskin. Bukan membantu PDIP yang jadi merket dia tuh." 

"Jadi sekali lagi mungkin kampanye-kampanye semacam ini yang musti diperbanyak bahwa semua partai, semua calon presiden sebetulnya gak paham etika politik. Baru kita filter satu-satu siapa yang paham, jadi mesti dianggap dulu semua gak paham. Supaya Ganjar masuk di dalam anggapan yang sama. Ini bagian buruk dari pemberitaan adalah ganjar orang yang elektabilitasnya tinggi ternyata gak paham tentang etika publik," lugasnya.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.