Suara.com - Kementerian Keuangan tidak akan lagi menangani pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, status Kementerian Keuangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam program KUR dialihkan ke Kementerian Koperasi dan Usaja Kecil Menengah.
Hatta mengatakan, pengalihan Kuasa Pengguna Anggaran ini untuk mempermudah dan mengawasi pencairan KUR kepada masyarakat. Selain itu, pengalihan KPA juga rekomendasi dari BPK.
“Proses pengalihan akan dilakukan setelah Pemilu 2014 dan berlaku efektif 2015,” kata Hatta, seperti dilansir laman Setkab.go.id, Jumat (21/3/2014).
Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, secara teknis perubahan KPA ini hanya mencakup pemberian subsidi terkait KUR atau iuran penjaminan KUR, bukan terkait Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) dari Kementerian/ Lembaga secara keseluruhan.
"Nanti KPA-nya bisa dilakukan kementerian teknis, seperti subsidi pupuk, KPAnya Kementerian Pertanian, dan kalau subsidi kereta api itu Kementerian Perhubungan. Nilainya sesuai dengan DIPAnya," ujarnya.
Realisasi penyaluran KUR sejak 2007 hingga Desember 2013 telah mencapai Rp133,84 triliun kepada 9.855.016 nasabah. Sedangkan pemberian KUR pada 2013 mencapai Rp36,4 triliun atau melebihi target Rp36 triliun.
Pemerintah mengharapkan penyerapan KUR pada 2014 mencapai Rp37 triliun. Sementara rasio kredit bermasalah (NPL) untuk KUR saat ini mencapai kisaran tiga persen.
Berita Terkait
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
Mantri BRI Dipuji Menteri UMKM Saat Kena Sidak KUR UMKM
-
Jelang Akhir Tahun Realisasi Penyaluran KUR Tembus Rp240 Triliun
-
Bunga KUR Resmi Flat 6 Persen dan Batas Pengajuan Dihapus
-
Penjaminan KUR Askrindo Tembus Rp1.096 Triliun, Ciptakan 61,8 Juta Lapangan Kerja
Terpopuler
- Terpopuler: Waktu yang Ideal untuk Ganti HP, Rekomendasi HP untuk Jangka Panjang
- Bacaan Niat Puasa Ramadan Sebulan Penuh, Kapan Waktu yang Tepat untuk Membacanya?
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- LIVE STREAMING: Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026
- Pemerintah Puasa Tanggal Berapa? Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026
Pilihan
-
Impor Mobil India Rp 24 Triliun Berpotensi Lumpuhkan Manufaktur Nasional
-
Jadwal Imsak Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026, Lengkap Waktu Subuh dan Magrib
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
-
Bisnis Dihimpit Opsen, Pengusaha Rental Mobil Tuntut Transparansi Pajak
-
Pesawat Pengangkut BBM Jatuh di Krayan Timur, Pencarian Masuk ke Hutan Belantara
Terkini
-
Indonesia Impor Energi dari AS Senilai USD 15 Miliar: Mulai dari Batubara hingga Bensin Olahan!
-
BRI Optimistis 2026: 3 Program Dorong Kredit Produktif
-
Saham Emiten Operator Klub Malam Ini Kena Suspensi di Bulan Ramadan, Ada Apa?
-
Belajar dari Kasus di Batang, Waspadai Penipuan Perbankan Bermodus File APK
-
Ultimatum AS ke Iran Terkait Nuklir Picu Kenaikan Harga Minyak Dunia
-
Emiten RI Bidik Kursi Raksasa Fastener Dunia, Incar Pasar UAE hingga AS
-
Freeport Mcmoran Tetap Investasi USD 20 Milar di RI Hingga 20 Tahun ke Depan
-
Harga Emas Antam Terbang, Hari Ini Dibanderol Rp 2,94 Juta/Gram
-
Indonesia Akan Impor Energi dari AS Senilai USD 15 Miliar per Tahun lewat Perjanjian Dagang Baru
-
Perusahaan Tanggung BPJS Driver Ojol, Beban Iuran Hilang