Suara.com - Sebelum pesawat MH370 hilang, maskapai penerbangan Malaysia Airlines sudah menghadapi masalah finansial. Hilangnya MH370 telah menambah beban finansial perusahaan.
Analis memperkirakan, masa depan Malaysia Airlines di ambang kehancuran dan diperlukan campur tangan pemerintah Malaysia untuk menyelamatkan Malaysia Airlines dari bencana finansial.
“Di negara dengan jumlah maskapai penerbangan yang banyak, keberadaan maskapai yang memiliki pengalaman di sektor industri seperti Malaysia Airlines sangat signifikan, terutama untuk membawa kargo dengan nilai besar serta mempekerjakan banyak karyawan. Pertanyaannya sekarang, apakah MAS memerlukan bantuan dari pemerintah? Dan dalam bentuk apa bantuan itu? Apakah masuk akal apabila MAS dinasionalisasikan ketimbang go publik,” kata Timothy Ross, analis dari Credit Suisse.
Pelaksana tugas Menteri Perhubungan Malaysia, Hishammuddin Hussein menolak untuk menjawab pertanyaan tentang kemungkinan pemerintah memberikan dana talangan kepada Malaysia Airlines. Dia hanya mengatakan, fokus saat ini adalah menemukan MH370.
Dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia Airlines menghadapi persaingan ketat di industri penerbangan negeri jiran itu. Salah satunya dari AirAsia yang memberikan tarif lebih murah. Manajemen MAS mengambil kebijakan dengan menjual tiket lebih banyak lagi dibandingkan menaikkan harga jual. Selain itu, rute penerbangan jarak jauh dihapus.
Namun, strategi tersebut tidak bisa berjalan baik sehingga keuangan perusahaan selalu rugi dalam tiga tahun terakhir. Hilangnya MH370 membuat investor Malaysia Airlines mulai kehilangan kesabaran. Perusahaan itu juga tengah digugat oleh keluarga penumpang dengan tuntuta membayar 1 juta dolar Amerika kepada masing-masing keluarga penumpang.
Saham Malaysia Airlines juga terus anjlok hingga 8 persen sejak MH370 hilang, Sabtu (8/3/2014) lalu. Pemerintah Malaysia sudah beberapa kali membantu Malaysia Airlines dalam mengatasi kesulitan keuangan. Satu dekade lalu, pemerintah Malaysia membuat BUMN baru yang akan menyerap sejumlah aset dan tanggung jawab keuangan dari Malaysia Airlines. BUMN ini akan “membersihkan” MAS dari utang dan menyediakan dana segar. (CNN)
Berita Terkait
-
Satu Dekade Berlalu, Malaysia Kembali Cari Pesawat MH370 yang Hilang Misterius
-
Broken Ridge Dimana? Diduga Kuat Jadi Lokasi Jatuhnya Pesawat MH370
-
10 Tahun Tragedi MH17, Luka Lama Belum Sembuh, Keadilan Masih Dicari
-
Gunung Ruang Meletus, Puluhan Penerbangan di Malaysia dan Singapura Dibatalkan
-
Sinopsis MH370: The Plane That Disappeared, Tayang di Netflix
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- Apa Varian Tertinggi Isuzu Panther? Begini Spesifikasinya
Pilihan
-
Kabar Duka, Jurgen Habermas Filsuf Terakhir Mazhab Frankfurt Meninggal Dunia
-
Korut Tembakkan 10 Rudal Tak Dikenal ke Laut Jepang, Respons Provokasi Freedom Shield
-
Amukan Si Jago Merah Hanguskan 10 Rumah dan 2 Lapak di Bintaro
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
Terkini
-
Program Gentengisasi Prabowo Dongkrak Permintaan Genteng di Sentra Majalengka
-
Bukan Beban, Kemnaker Sebut Mudik Bersama Investasi bagi Produktivitas Karyawan
-
Terbaru! Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4 Juta Ton
-
OJK Jatuhkan Denda Rp5,6 Miliar dalam Kasus IPO POSA, Benny Tjokro Disanksi Seumur Hidup
-
Bursa Kripto CFX Rilis Laporan Bulanan, Volume Perdagangan Spot Tembus Rp24,33 triliun
-
Penerimaan Pajak Tumbuh 30 Persen Cerminkan Perbaikan Ekonomi dan Administrasi
-
Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4 Juta Ton
-
Pensiunan Diincar Penipu Jelang Lebaran, Komisaris TASPEN Ariawan Ungkap Modusnya
-
Impor LPG dari Timur Tengah Dialihkan ke AS, Pasokan Dijamin Aman
-
Presiden Prabowo Subianto: Semua Kekayaan Alam Indonesia Milik Negara, Bukan Pengusaha