Suara.com - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebaiknya tidak terlalu tinggi dalam menaikkan harga BBM bersubsidi. Ekonom dari Universitas Gadjah Mada, Sri Adiningsih mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi yang paling ideal adalah Rp2.000 per liter.
Kata dia, kenaikan sebesar itu diyakini masih bisa diterima oleh masyarakat. Selain itu, dampak inflasi yang ditimbulkan juga tidak terlalu besar. Dengan waktu yang sempit dan persiapan yang terbatas, Adiningsih menilai kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp2.000 per liter masih layak.
“Sebelum menaikkan harga BBM bersusbsidi itu kan pemerintah harus melakukan sejumlah persiapan terlebih dahulu. Misalnya, mengecek kebutuhan barang pokok di pasar apakah masih mencukupi atau tidak lalu mengecek kemampuan daya beli masyarakat serta melakukan hitung-hitungan dampak inflasi dari kenaikan ini. Karena waktunya sangat sempit dan persiapannya juga kurang, maka saya menyarankan kenaikan harga BBM bersubsidi jangan terlalu besar,” kata Sri Adiningsih kepada suara.com melalui sambungan telepon, Jumat (31/10/2014).
Sri Adiningsih mengatakan, kenaikan BBM bersubsidi Rp3.000 per liter memang bisa menghemat anggaran negara sekitar Rp130 triliun. Namun, kenaikan sebesar itu akan memberatkan masyarakat apabila dilakukan dalam waktu dekat.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengatakan, pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi sebelum tahun 2015. Kenaikan harga BBM bersubsidi dikabarkan sebesar Rp3.000 per liter. Apabila tidak dinaikkan, stok BBM bersubsuidi akan habis pada pertengahan Desember 2014.
Berita Terkait
-
7 Poin Penting di Balik Tuntutan Soal BBM dan Program MBG
-
Mana yang Turun Duluan? Banner Demo Mahasiswa di DPR Sindir Kenaikan BBM hingga Jabatan Prabowo
-
Efek Domino Kenaikan BBM: Saat Stabilitas Negara Dibayar oleh Dapur Rumah Tangga
-
VIDEO: Demonstrasi Mahasiswa Diwarnai Aksi Bentrok dengan Aparat, Terlibat Saling Dorong
-
'BBM Kalian Mahal!' Riuh Klakson Pengendara di Sudirman Dukung Demo Mahasiswa
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
Terkini
-
Purbaya Klaim Pendanaan Rp 304 T dari China Bukan Utang, Terus Apa?
-
Pasokan HGBT Menipis, Apa Aksi Bahlil?
-
Investor Harus Waspada, Pasar Saham RI Belum Lolos dari Ancaman MSCI
-
7 Bank RI Telah Tutup Sepanjang 2026, Apa Masalahnya?
-
Tarif KOL Capai Rp 150 Juta, Startup Ini Pilih Bayar Konsumen Biasa
-
MIND ID Percepat Pemulihan Ekosistem Lewat Reklamasi dan Rehabilitasi DAS Skala Besar
-
IHSG Merosot ke Level 5.835 di Sesi I, Saham CUAN dan DEWA Ambrol
-
PT Pegadaian CPS Pondok Aren Kolaborasi dengan Sahabat Berbagi Tangsel Gelar Santunan Yatim & Dhuafa
-
Investasi Rp339 Triliun, Blok Masela Target Mulai Konstruksi 2027
-
Juli 2026, Pemerintah Mulai Produksi CNG Rumah Tangga Pengganti LPG