Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, agar bonus demografi yang akan dialami Indonesia menjadi potensi, maka harus dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Tanpa kualitas, angkatan kerja yang melimpah justru bisa menjadi beban bagi pembangunan.
"Jumlah saja tidak cukup, harus kualitas karena apabila jumlah yang jadi pegangan akan jadi beban yang besar. Jadi kualitasnya harus lebih baik, taruhannya adalah pendidikan, kesehatan dan juga mobilitasnya," kata Wapres saat menjadi pembicara kunci pada dialog tingkat tinggi tentang bonus demografi di Jakarta, Senin (20/4/2015).
Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar mencapai 250 juta jiwa punya tingkat konsumsi dan pekerja yang besar dengan 65 persen usia produktif, pada tahun 2020-2030 mendatang.
Wapres mengatakan, Ada dua hal yang penting untuk dilakukan guna memanfaatkan bonus demografi ini. Yakni bagaimana pendidikan, kesehatan dan kebijakan pemerintah dan ekonominya.
"Bagaimanapun pembangunan tanpa kebijakan ekonomi yang tepat maka akan menjadi beban," katanya.
Ia memaparkan, dewasa ini penduduk Indonesia terbagi dua, ada yang di desa dan kota. Pada masa nanti akan lebih banyak ke kota karena daerah pertanian daya serapnya tidak bertambah baik. Apabila makin kecil daya serapnya maka akan berpindah ke kota.
"Karena itu kebijakannya harus sejalan. Contoh di Jawa rata-rata penduduk punya lahan sepertiga hektare yang hanya sebetulnya untuk bekerja dua orang, tapi dengan keluarga lebih besar harus bekerja di sektor industri atau jasa atau lainnya tentu ada di kota," Wapres.
Menurut dia, yang sangat penting di sini adalah bagaimana mengalihkan kebijakan dan memperbaiki infrastruktur. Tanpa mobilitas yang baik, ekonomi yang baik, tanpa pekerjaan yang baik jumlah yang besar tersebut akan menjadi negatif.
"Artinya kita usahakan dua hal tersebut bagaimana pertumbuhan penduduk yang potensial menguntungkan dengan memperbaiki kualitasnya kemudian memperbaiki mobilitasnya, lapangan kerja yang lebih intensif maka tentu harus diperbaiki," ujar Wapres. (Antara)
Berita Terkait
-
Polemik Pekerja WFH: Kerja Serius yang Masih Sering Diremehkan
-
BPS: Angka Pengangguran di Jakarta Capai 334 Ribu
-
Potret Ketenagakerjaan RI: Pekerja Formal Menurun, Puluhan Juta Rakyat Pilih Kerja Serabutan
-
Strategi Harm Reduction: Solusi Jitu Tekan Risiko Kesehatan dan Jaga Produktivitas Pekerja
-
Paradoks Digital Nomad: Penyelamat Ekonomi atau Penjajahan Modern?
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Anomali Wisatawan RI, Kini Incar Tanggal Kembar Demi Tiket Murah
-
RI Bakal Gandeng UNDP Sulap 9 Kota Besar Jadi "Surga" Kendaraan Listrik
-
Sah! SIG Putuskan Tebar Dividen Rp190,8 Miliar ke Investor
-
Direktur Pegadaian Selfie Dewiyanti Dianugerahi Indonesia Leading Women Awards 2026
-
Harga Beras Meroket! Pemerintah Gandeng 'Raksasa' Pangan Turun Gunung, Ada Apa?
-
Mengapa Pemerintah Mau Ganti LPG ke CNG? Apa Untung dan Bahayanya?
-
Rokok Ilegal Bikin Negara Boncos Rp 25 Triliun per Tahun
-
Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN DEFA Rampung, Diteken November 2026
-
INDEF Ungkap Bahaya Baja Impor Murah Terhadap Proyek Infrastruktur
-
ASDP Genjot Digitalisasi Layanan Kapal Feri