Suara.com - Presiden Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan dalam peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2015, para buruh akan menagih janji-janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Salah satu isu yang akan diangkat dalam peringatan Hari Buruh tahun ini adalah meningkatkan anggaran Jamkesnas dari Rp19,9 triliun menjadi Rp30 triliun.
"Kita akan turun ke jalan untuk menagih janji-janji pak Jokowi terutama soal Jamkesnas. Selama ini, dana Jamkesnas belum bisa mencakup kepesertaan kaum buruh di Indonesia, sehingga buruh masih kesulitan untuk memperoleh pengobatan gratis," katanya Kamis (30/4/2015) di Jakarta.
Iqbal mengungkapkan pemerintah setengah hati menjalankan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dia memastikan 10,3 juta rakyat miskin dan tidak mampu tak bisa mengakses rumah sakit.
Hal ini, sangat bertolak belakang dengan janji Presiden Jokowi yang menyatakan tak akan ada lagi orang miskin yang ditolak berobat ke rumah sakit.
Dia juga menjelaskan, kebijakan Kemenkes memasukan 10,3 juta orang miskin yang tidak tercover BPJS ke dalam Jamkesda merupakan kebohongan publik. Sebab, program Jamkesda berbeda dengan program JKN karena Jamkesda tidak memiliki prinsip portabilitas, dan tidak mungkin APBD disubsidi ke APBN.
Ia mencontohkan, di Jakarta masih ada 1,2 juta orang miskin tidak punya Kartu Jakarta Sehat (KJS). Mereka akhirnya tidak bisa masuk PBI JKN
sehingga akan ditolak berobat ke RS karena tidak masuk JKN.
Di sisi lain, tidak mungkin biaya APBD DKI untuk 1,2 juta orang miskin itu secara otomatis disubsidi ke PBI JKN yang dibayar APBN.
Dia juga menyatakan, KSPI belum menyetujui ikut membayar iuran Jamkes di 2014 ini, karena UU no 3/1992 tentang Jamsostek masih berlaku sampai 2015 yang seluruh iurannya dibayarkan oleh pengusaha, sehingga Pepres no 101/2013 yg mengatur besaran iuran Jamkes yang dibayar pengusaha dan buruh totalnya 4,5 persen belum bisa diterima kalangan buruh.
"Kami akan menagih janji-janji Presiden Jokowi untuk menaikkan anggaran Jamkesnas menjadi Rp30 triliun. Dengan dinaikkannya anggaran Jamkesnas akan memperluas cakupan kesepertaannya," ujar Iqbal.
Ia memperkirakan penambahan anggaran ini bisa mencapai 120 juta peserta dari sekarang yang hnaya 8,6 juta peserta. Keuntungan lainnya, rumah sakit swasta akan tergiur untuk mengikuti program Jamkesnas ini.
"Selama ini mereka kan enggak mau karena terlalu murah, yang susah rakyat lagi untuk cari rumah sakit buat berobat," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pilihan Baru BBM Ramah Lingkungan, UltraDex Setara Standar Euro 5
-
Pelanggan Pertamina Kabur ke SPBU Swasta, Kementerian ESDM Masih Hitung Kuota Impor BBM
-
Kementerian ESDM Larang SPBU Swasta Stop Impor Solar di 2026
-
59 Persen Calon Jamaah Haji Telah Melunasi BIPIH Melalui BSI
-
Daftar Lengkap Perusahaan Aset Kripto dan Digital yang Dapat Izin OJK
-
CIMB Niaga Syariah Hadirkan 3 Produk Baru Dorong Korporasi
-
Negara Hadir Lewat Koperasi: SPBUN Nelayan Tukak Sadai Resmi Dibangun
-
Kemenkop dan LPDB Koperasi Perkuat 300 Talenta PMO Kopdes Merah Putih
-
Kantor Cabang Bank QNB Berguguran, OJK Ungkap Kondisi Karyawan yang Kena PHK
-
Sepekan, Aliran Modal Asing ke Indonesia Masuk Tembus Rp240 Miliar