Suara.com - Ketua Komisi IV DPR mengagendakan rapat dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Badan Urusan Logistik, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Direktur Jenderal Karantina terkait dengan peredaran beras mengandung bahan plastik, Selasa (26/5/2015).
"Besok kita rapat kerja," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Demokrat Herman Khaeron di DPR, Senin (25/5/2015).
Terkait apakah akan dibentuk panitia khusus beras plastik, Herman mengatakan hal itu akan tergantung dari hasil rapat besok.
"Besok kita lihat urgensi dari pansus," kata Amran.
Menurut anggota Komisi IV dari Fraksi PKS Andi Akmal pansus beras plastik penting peranannya untuk mengungkap kasus yang telah meresahkan masyarakat dan menjadi perbincangan di berbagai negara tersebut.
Selain itu, kata dia, pansus beras plastik juga bisa mengusut importir dan permainan importir sehingga beras plastik bisa lolos ke pasar Indonesia.
"Ada info yang kita terima pemerintah belum impor. Ini harus dibuka. Selain pansus, bisa bikin panja (panitia kerja)," kata dia.
Andi mengatakan selama ini Komisi IV tidak pernah setuju kebijakan impor beras. Pasalnya, kata dia, stok beras nasional masih mencukupi kebutuhan dalam negeri.
"Isu ini bahaya dan mengancam ketahanan pangan dan ketahanan nasional. Bila permainan ada ini bisa pidana," kata Andi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Riset Danareksa: Ekonomi Indonesia Tetap Tangguh di Kuartal I, Ditopang Konsumsi Rumah Tangga
-
Telkom dan PGN Perkuat Ekosistem Green Digital Infrastructure Terintegrasi Bersama Mitra Global
-
ADB Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen di 2026
-
Penerimaan Pajak dari MBG Cuma 3-5 Persen, Setara Rp 10,05 T hingga Rp 16,75 T
-
Toko Online Dibanjiri Produk China, Purbaya Mau Tarik Pajak E-commerce Pertengahan 2026
-
Negosiasi Buntu, Iran ke AS: Rasakan Harga Bensin Kalian!
-
Komitmen Nyata BRI Group, Sinergi Holding UMi Perkuat Fondasi Ekonomi Masyarakat
-
Purbaya Kesal Restitusi Pajak 2025 Tembus Rp 360 Triliun, Duga Ada Kebocoran
-
OJK Sebut Banyak Orang Mulai Malas Bayar Cicilan Pindar
-
Karpet Merah Family Office di Bali: Ambisi Prabowo, Warisan Luhut, dan Kiblat Abu Dhabi