Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro optimistis penyerapan belanja pemerintah pusat, terutama yang fokus untuk mendukung pembangunan infrastruktur, akan meningkat pada semester II-2015.
"Memang masih rendah penyerapannya, tapi pasti ada penumpukan di semester dua," katanya di Jakarta, Jumat (3/7).
Menkeu mengatakan salah satu penyebab penyerapan masih melambat pada semester I adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang baru disiapkan setelah selesainya penyusunan dan pengesahan APBN-P pada Februari 2015.
"APBN-P ini mengubah keseluruhan APBN lama, jadi banyak program dan proyek yang berubah. Itu baru selesai (pembahasannya) pada Februari, padahal butuh sebulan untuk penyiapan DIPA," ungkapnya.
Selain itu, lanjut dia, setelah adanya APBN-P banyak kementerian lembaga yang terkait dengan proyek pembangunan pemerintah mengalami perubahan nomenklatur dan programnya belum terakomodasi dalam APBN lama.
"Beberapa kementerian besar seperti (Kementerian) Pekerjaan Umum dan Pendidikan mengalami perubahan nomenklatur, jadi bisa dimaklumi penyerapan dimulai April bahkan Mei. Kementerian Pekerjaan Umum praktis baru Mei, namun kecepatannya lumayan tinggi," ujarnya.
Menkeu menambahkan pembayaran uang muka yang biasanya hanya dibayar kurang dari separuh untuk keseluruhan nilai proyek pembangunan juga menjadi salah satu penyebab anggaran belanja pemerintah tidak terserap pada awal-awal semester.
"Kebetulan juga, untuk memulai proyek kita tidak mungkin membayar 100 persen dimuka. Uang muka tidak pernah lebih besar dari penutupan, biasanya hanya 20 persen hingga 40 persen saja," katanya.
Kementerian Keuangan mencatat proyeksi realisasi belanja pemerintah pusat hingga semester I-2015 baru mencapai Rp436,1 triliun atau 33,1 persen dari pagu dalam APBN-P sebesar Rp1.319,5 triliun.
Realisasi tersebut terdiri atas belanja Kementerian Lembaga yang baru mencapai Rp208,5 triliun atau 26,2 persen dari pagu Rp795,5 triliun dan belanja non Kementerian Lembaga yang sudah tercatat Rp227,6 triliun atau 43,4 persen dari pagu Rp524,1 triliun.
Berdasarkan profil penyerapan Kementerian Lembaga, sebanyak 40 K/L telah memiliki daya serap diatas 26,2 persen, sebanyak 16 K/L mempunyai daya serap 20 persen-26,1 persen dan 29 K/L memiliki daya serap dibawah 20 persen.
Sementara, menurut jenis belanjanya hingga 22 Juni 2015, realisasi belanja pegawai telah mencapai Rp73,6 triliun, belanja barang Rp45,5 triliun, belanja modal Rp22,8 triliun dan bantuan sosial Rp38,9 triliun.
Pada semester II, diperkirakan belanja Kementerian Lembaga akan meningkat, atau mencapai Rp521,6 triliun, sehingga pada akhir tahun outlook belanja Kementerian Lembaga diproyeksikan sebesar Rp730,1 triliun atau 91,8 persen dari pagu.
Dengan perkiraan pencapaian belanja Kementerian Lembaga tersebut, maka secara keseluruhan belanja pemerintah pusat pada akhir tahun anggaran diproyeksikan bisa mencapai Rp1.245,5 triliun atau hanya 94,4 persen dari pagu. [Antara]
Terpopuler
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- 5 Serum Penumbuh Rambut Terbaik untuk Rambut Menipis dan Area Botak
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
Misbakhun: APBN Mustahil Bangkrut
-
Ini Strategi BTN Salurkan Kredit Perumahan Bagi Masyarakat
-
Ekonom UI: Masyarakat Kok Makin Miskin kala Pemerintah Klaim Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen
-
Misbakhun Nilai Pelemahan Rupiah Sekarang Tak Seburuk 1998
-
IHSG Bergejolak Karena Ekspor Dikendalikan Danantara, Pemerintah Harus Siapkan Mitigasi
-
Isu Sejumlah Merek Kendaraan Dilarang Beli Pertalite, Pertamina: Hoaks!
-
Pasca-Blackout Sumatra, Pasokan Listrik 8,3 Juta Pelanggan Diklaim PLN Mulai Pulih
-
Indikasi Awal, PLN Sebut Gangguan Cuaca jadi Penyebab Blackout di Sumatera
-
LPS Ajak Generasi Muda Kuasai Teknologi dan Mitigasi Risiko Keuangan
-
Aceh hingga Jambi Mati Blackout, Dirut PLN Minta Maaf!