Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro optimistis penyerapan belanja pemerintah pusat, terutama yang fokus untuk mendukung pembangunan infrastruktur, akan meningkat pada semester II-2015.
"Memang masih rendah penyerapannya, tapi pasti ada penumpukan di semester dua," katanya di Jakarta, Jumat (3/7).
Menkeu mengatakan salah satu penyebab penyerapan masih melambat pada semester I adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang baru disiapkan setelah selesainya penyusunan dan pengesahan APBN-P pada Februari 2015.
"APBN-P ini mengubah keseluruhan APBN lama, jadi banyak program dan proyek yang berubah. Itu baru selesai (pembahasannya) pada Februari, padahal butuh sebulan untuk penyiapan DIPA," ungkapnya.
Selain itu, lanjut dia, setelah adanya APBN-P banyak kementerian lembaga yang terkait dengan proyek pembangunan pemerintah mengalami perubahan nomenklatur dan programnya belum terakomodasi dalam APBN lama.
"Beberapa kementerian besar seperti (Kementerian) Pekerjaan Umum dan Pendidikan mengalami perubahan nomenklatur, jadi bisa dimaklumi penyerapan dimulai April bahkan Mei. Kementerian Pekerjaan Umum praktis baru Mei, namun kecepatannya lumayan tinggi," ujarnya.
Menkeu menambahkan pembayaran uang muka yang biasanya hanya dibayar kurang dari separuh untuk keseluruhan nilai proyek pembangunan juga menjadi salah satu penyebab anggaran belanja pemerintah tidak terserap pada awal-awal semester.
"Kebetulan juga, untuk memulai proyek kita tidak mungkin membayar 100 persen dimuka. Uang muka tidak pernah lebih besar dari penutupan, biasanya hanya 20 persen hingga 40 persen saja," katanya.
Kementerian Keuangan mencatat proyeksi realisasi belanja pemerintah pusat hingga semester I-2015 baru mencapai Rp436,1 triliun atau 33,1 persen dari pagu dalam APBN-P sebesar Rp1.319,5 triliun.
Realisasi tersebut terdiri atas belanja Kementerian Lembaga yang baru mencapai Rp208,5 triliun atau 26,2 persen dari pagu Rp795,5 triliun dan belanja non Kementerian Lembaga yang sudah tercatat Rp227,6 triliun atau 43,4 persen dari pagu Rp524,1 triliun.
Berdasarkan profil penyerapan Kementerian Lembaga, sebanyak 40 K/L telah memiliki daya serap diatas 26,2 persen, sebanyak 16 K/L mempunyai daya serap 20 persen-26,1 persen dan 29 K/L memiliki daya serap dibawah 20 persen.
Sementara, menurut jenis belanjanya hingga 22 Juni 2015, realisasi belanja pegawai telah mencapai Rp73,6 triliun, belanja barang Rp45,5 triliun, belanja modal Rp22,8 triliun dan bantuan sosial Rp38,9 triliun.
Pada semester II, diperkirakan belanja Kementerian Lembaga akan meningkat, atau mencapai Rp521,6 triliun, sehingga pada akhir tahun outlook belanja Kementerian Lembaga diproyeksikan sebesar Rp730,1 triliun atau 91,8 persen dari pagu.
Dengan perkiraan pencapaian belanja Kementerian Lembaga tersebut, maka secara keseluruhan belanja pemerintah pusat pada akhir tahun anggaran diproyeksikan bisa mencapai Rp1.245,5 triliun atau hanya 94,4 persen dari pagu. [Antara]
Terpopuler
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- 5 Sepatu Tanpa Tali 'Kembaran' Skechers Versi Murah, Praktis dan Empuk
- Jalan Lingkar Sumbing Wonosobo Resmi Beroperasi, Dongkrak Ekonomi Tani dan Wisata Pegunungan
- 5 Rekomendasi HP Layar Besar untuk Orang Tua Mulai Rp1 Jutaan
- 10 Rekomendasi Cream Memutihkan Wajah dalam 7 Hari BPOM
Pilihan
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
-
Impor Mobil India Rp 24 Triliun Berpotensi Lumpuhkan Manufaktur Nasional
-
Jadwal Imsak Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026, Lengkap Waktu Subuh dan Magrib
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
-
Bisnis Dihimpit Opsen, Pengusaha Rental Mobil Tuntut Transparansi Pajak
Terkini
-
Bukan Sekadar Ekspor-Impor, ART Ikat RIAS dalam Koordinasi Kebijakan Global
-
Perjanjian Tarif Resiprokal, Produk Impor dari AS Tak Perlu Sertifikasi Halal? Ini Faktanya
-
Pedagang Pasar Bilang Harga MinyaKita Tak Pernah Rp 15.700/Liter
-
Pedagang Pasar: Harga Pangan Semuanya Naik, Cabai Rawit Tembus Rp 100 Ribu/Kg
-
Bukan Sekadar Renovasi, Program Pondasi Bangun Rasa Aman dan Produktivitas Warga
-
Tak Cuma Dagang, RI-AS Garap Hilirisasi Silika hingga Nuklir Skala Kecil
-
Terbukti Goreng Saham, OJK Beri Sanksi Denda Rp 5,7 Miliar ke Influencer Pasar Modal
-
Purbaya Bebaskan PPN untuk Sumbangan Bencana Banjir Sumatra
-
Smart Home Makin Diminati, Konsumen Lebih Mudah Nikmati Pengalaman Smart Living
-
Ekonom Nilai Indonesia Rugi Banyak dari Kesepakatan Dagang dengan AS