Suara.com - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Heru Budiargo memastikan saat ini tidak ada bank yang akan maupun terancam ditutup karena situasi perekonomian masih dalam kondisi baik.
"Saat ini, 'confirm' tidak ada bank yang ditutup maupun terancam ditutup, maupun terancam gagal," katanya di Jakarta, Kamis (!3/8/2015).
Heru mengatakan secara keseluruhan tidak ada hal-hal yang bisa menyebabkan gejolak secara berlebihan di sektor perbankan setelah dilakukan "stress test", meskipun ada tekanan berupa kredit bermasalah (NPL).
"Secara 'overall' tidak ada hal-hal yang sangat bergejolak di perbankan. Kita tentu melakukan 'stress test' ke depan, dan menggunakan asumsi terburuk, tapi jelas sekali bahwa kondisi perbankan kita lumayan baik," ujarnya.
Ia menyampaikan pada semester I-2015, hanya ada dua Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang terpaksa ditutup karena masalah internal moral hazard, bukan disebabkan oleh kondisi perlambatan ekonomi.
"Semester satu itu ada dua BPR yang asetnya kurang dari Rp10 miliar ditutup, satu di Sumatera dan satunya di Jawa Tengah, dan kasusnya bukan kasus ekonomi, hanya kasus moral hazard internal," ujarnya.
Untuk itu, ia meminta masyarakat agar tidak reaktif dalam menghadapi gejolak terkait perlemahan rupiah dan perlambatan ekonomi, karena belum ada gejala bahwa tekanan yang ada berdampak sangat buruk terhadap kondisi perekonomian nasional.
Heru memastikan LPS akan menjamin simpanan nasabah yang saat ini tercatat mencapai 156 juta, uintuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan ketahanan sektor perbankan atas datangnya ancaman krisis.
"Tentu kita tetap 'alert' dan 'concern', tetap melakukan langkah-langkah terbaik, dan kita memastikan likuiditas LPS mencukupi, karena ini sangat penting, termasuk kalau harus meminjam dari pemerintah," ujarnya.
Selain itu, LPS terus mendorong proses penyelesaian dan pembahasan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) agar Indonesia benar-benar memiliki protokol krisis dan mampu menyiapkan antisipasi apabila sewaktu-waktu terjadi krisis. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- 5 Sepatu Tanpa Tali 'Kembaran' Skechers Versi Murah, Praktis dan Empuk
- Jalan Lingkar Sumbing Wonosobo Resmi Beroperasi, Dongkrak Ekonomi Tani dan Wisata Pegunungan
- 5 Rekomendasi HP Layar Besar untuk Orang Tua Mulai Rp1 Jutaan
- 10 Rekomendasi Cream Memutihkan Wajah dalam 7 Hari BPOM
Pilihan
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
-
Impor Mobil India Rp 24 Triliun Berpotensi Lumpuhkan Manufaktur Nasional
-
Jadwal Imsak Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026, Lengkap Waktu Subuh dan Magrib
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
-
Bisnis Dihimpit Opsen, Pengusaha Rental Mobil Tuntut Transparansi Pajak
Terkini
-
Bukan Sekadar Ekspor-Impor, ART Ikat RIAS dalam Koordinasi Kebijakan Global
-
Perjanjian Tarif Resiprokal, Produk Impor dari AS Tak Perlu Sertifikasi Halal? Ini Faktanya
-
Pedagang Pasar Bilang Harga MinyaKita Tak Pernah Rp 15.700/Liter
-
Pedagang Pasar: Harga Pangan Semuanya Naik, Cabai Rawit Tembus Rp 100 Ribu/Kg
-
Bukan Sekadar Renovasi, Program Pondasi Bangun Rasa Aman dan Produktivitas Warga
-
Tak Cuma Dagang, RI-AS Garap Hilirisasi Silika hingga Nuklir Skala Kecil
-
Terbukti Goreng Saham, OJK Beri Sanksi Denda Rp 5,7 Miliar ke Influencer Pasar Modal
-
Purbaya Bebaskan PPN untuk Sumbangan Bencana Banjir Sumatra
-
Smart Home Makin Diminati, Konsumen Lebih Mudah Nikmati Pengalaman Smart Living
-
Ekonom Nilai Indonesia Rugi Banyak dari Kesepakatan Dagang dengan AS