Gerindra Tolak Penggunaan Pembangkit Listrik dari Cina

Suara.com - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo Sokertono menolak jika pemerintah mendatangkan mesin pembangkit listrik dari Cina untuk mewujudkan proyek kelistrikan 35 ribu megawatt hingga 2018.

"Saya tidak mau proyek kelistrikan 35 ribu megawatt (MW) mesinnya berasal dari barang rongsokan dari Cina," kata Bambang Haryo Sokertono usai mengadakan kunjungan kerja ke kantor Perseroan Terbatas (PT) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, Selasa (3/11/2015).

Menurut dia, pemerintahan sebelumnya pernah melaksanakan proyek kelistrikan 10 ribu MW, namun lebih dari 50 persen rusak karena mesin berasal dari Cina, termasuk mesin pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Jeranjang di Kabupaten Lombok Barat, NTB, yang sering bermasalah, sehingga terjadi pemadaman bergilir.

Bambang mengaku memperoleh informasi bahwa pemerintah akan mendatangkan mesin pembangkit energi listrik dari Cina bekas "power plant" batu bara yang sudah tidak digunakan karena dianggap tidak ramah lingkungan.

"Itu mesin akan dikirim ke Indonesia, itu akan kami cegah karena di Cina, sudah tidak digunakan lagi, mereka sudah menggunaan gas," ujarnya.

Menurut Bambang, beberapa negara seperti Jepang, Australia, Amerika Serikat, Jerman, dan beberapa negara di Eropa, memiliki produk yang jauh lebih berkualitas.

Dia juga menilai bahwa harga yang relatif lebih mahal dibanding produk Cina tidak perlu terlalu dipermasalahkan. Sebab, yang terpenting adalah kualitas dan ketersediaan onderdil ketika mesin pembangkit listrik membutuhkan perawatan.

"Kalau tetap menggunakan produk Cina, pasti ada kekhawatiran krisis energi listrik karena proyek kelistrikan 10 ribu MW yang dicanangkan pemerintahan sebelumnya rusak, termasuk di NTB," katanya.

Presiden Joko Widodo telah mencanangkan proyek kelistrikan 35 ribu MW mulai 2015 hingga 2018, sebagai salah satu program unggulan pemerintah dalam rangka mencapai salah satu sasaran Nawa Cita, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis khususnya kedaulatan energi.

Khusus di NTB, akan dibangun sejumlah pembangkit listrik di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, dengan total produksi mencapai 500 MW. Proyek tersebut akan dilaksanakan PT PLN Unit Induk Proyek XI Jaringan Nusa Tenggara. (Antara)