Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya Rizal Ramli mengusulkan agar Presiden Joko Widodo tidak memilih calon menteri dari kalangan pengusaha dalam perombakan Kabinet Kerja jilid II. Hal itu untuk meminimalisir praktik kongkalikong pejabat untuk kepentingan bisnis sendiri dan kelompoknya.
"Jangan lagi ada 'Peng-Peng' yaitu penguasa merangkap pengusaha. Dia jadi pejabat tetap saja bisnis. Ini yang merusak Indonesia," kata Rizal Ramli usai rapat koordinasi pembahasan Rancangan Keputusan Presiden RI tentang Pembentukan Otoritas Pariwisata Danau Toba di kantor Kemenko Kemaritiman dan Sumberdaya, Jalan M. H. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (28/12/2015).
Rizal mengatakan pengusaha yang ditunjuk menjadi menteri harus menentukan pilihan.
Kalau memilih menerima kepercayaan menjadi menteri, harus loyal dan sungguh-sungguh bekerja secara profesional untuk kepentingan negara. Tapi, jika tidak bisa bekerja secara profesional, lebih baik fokus menjadi pengusaha.
"Jadi tidak ada lagi yang 'Peng-Peng', kalau jadi pengusaha silakan jadi pengusaha saja, ini juga pekerjaan mulia. Tapi kalau digabung, penguasa juga dan pengusaha juga, model yang 'Peng-Peng' inilah yang merusak Indonesia, orang seperti ini merusak amanah reformasi," kata dia.
Rizal juga mengingatkan tokoh atau ahli yang bersedia menjadi dipilih menjadi menteri harus mengerti makna Trisakti dan Nawa Cita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.
"Supaya garis besarnya itu sama, jangan ada yang anti Trisakti, anti Nawa Cita, ya pasti melenceng," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman
-
Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak
-
Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran
-
Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas
-
Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa
-
Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?
-
Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026