Suara.com - Pengamat ekonomi dan politik dari Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri, mengungkapkan adanya banyak kejanggalan dalam proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Seperti diketahui, pembangunan proyek itu baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (21/1/2016), di Cikalong Wetan, Bandung Barat.
Faisal menuding bahwa proyek yang menelan investasi sekitar Rp70 triliun dan disebut tidak menggunakan uang negara tersebut, mengandung unsur kepentingan pribadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang notabene menjadi penghubung antara Indonesia dan Cina soal investasi di sektor transportasi.
"Sebut saja, ada Rini Soemarno. Ini apa hubungannya? Bagaimana urus deal-nya dulu? Oke, kok bukan Pak Jonan? Kok yang ngurus kereta api malah nggak diajak? Kok yang ngurusin kereta api Menteri BUMN?" kata Faisal, saat ditemui di Kantor Pusat PLN, Jakarta Selatan, Jumat (22/1/2016).
Lebih jauh, Faisal bahkan menilai penunjukan Cina sebagai investor dalam pembangunan kereta cepat ini berkaitan dengan pinjaman yang diberikan oleh China Development Bank (CDB) kepada tiga bank BUMN yaitu PT Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia, dan PT Bank Rakyat Indonesia.
"Apa kaitannya dengan pinjaman yang dikasih ke Mandiri, BNI dan BRI yang masing-masing 1 miliar dolar AS? Ini hubungannya apa? Jadi, menurut saya, harus dibuka dan terang-benderang, supaya Pak Jokowi tidak dijerumuskan oleh para pembantunya, oleh para menterinya," tegasnya.
Meski Menteri BUMN mengklaim tak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam proyek ini, namun Faisal menilai bahwa konsorsium tersebut akan tetap mengeluarkan kocek perusahaan negara yang diperoleh dari mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN).
"Jadi akal-akalan, pemerintahnya membiayai BUMN lewat PMN. Jadi, APBN juga (jatuhnya). Saya enggak suka kalau akal-akalan kayak gini. Jadi, perlu dipertanyakan reputasi Rini Soemarno," ungkapnya.
Faisal pun menilai, direstuinya proyek KA Cepat ini oleh Presiden Jokowi kemungkinan lantaran Jokowi sendiri tidak mendapatkan informasi yang utuh terkait proyek ini. Maka, dia pun menyerukan kepada Rini Soemarno untuk dapat menjelaskan permasalahan ini secara gamblang.
"Presiden kita itu tidak bodoh. Dia (Jokowi) merestui proyek ini karena beliau itu kurang lengkap (informasinya) dan terkesan tidak ada masalah. Jadi harus dijelaskan secara gamblang ini," tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Menkeu Purbaya Mau Tindak Pakaian Bekas Impor Ilegal, Saleh Husin: Ayo Gas Terus!
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
OJK Targetkan 93 Persen Masyarakat Indonesia Melek Keuangan, Ini Caranya
-
Analisis MSCI: Aturan Baru Free-Float Saham Indonesia, 4 Emiten Raksasa Terancam Terdepak
-
Pengusaha Ungkap Plus Minus Larangan Impor Baju Bekas Menkeu Purbaya
-
Telkomsat - Kemenkes Kerja Sama Mendorong Pemerataan dan Digitalisasi Layanan Kesehatan Berbasis AI
-
Pegadaian Kembali Hadirkan Program Gadai Bebas Bunga
-
Menkeu Purbaya Tegas Sikat Impor Ilegal di Pelabuhan: Saya Nggak Akan ke Pasar
-
Emiten INET Sebentar Lagi Jadi Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Outsourcing PADA
-
Dari Jalan Cepat hingga Fashion Show, Begini Cara Seru Peserta BPJS Jaga Kesehatan