Suara.com - Pengamat ekonomi dan politik dari Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri, mengungkapkan adanya banyak kejanggalan dalam proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Seperti diketahui, pembangunan proyek itu baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (21/1/2016), di Cikalong Wetan, Bandung Barat.
Faisal menuding bahwa proyek yang menelan investasi sekitar Rp70 triliun dan disebut tidak menggunakan uang negara tersebut, mengandung unsur kepentingan pribadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang notabene menjadi penghubung antara Indonesia dan Cina soal investasi di sektor transportasi.
"Sebut saja, ada Rini Soemarno. Ini apa hubungannya? Bagaimana urus deal-nya dulu? Oke, kok bukan Pak Jonan? Kok yang ngurus kereta api malah nggak diajak? Kok yang ngurusin kereta api Menteri BUMN?" kata Faisal, saat ditemui di Kantor Pusat PLN, Jakarta Selatan, Jumat (22/1/2016).
Lebih jauh, Faisal bahkan menilai penunjukan Cina sebagai investor dalam pembangunan kereta cepat ini berkaitan dengan pinjaman yang diberikan oleh China Development Bank (CDB) kepada tiga bank BUMN yaitu PT Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia, dan PT Bank Rakyat Indonesia.
"Apa kaitannya dengan pinjaman yang dikasih ke Mandiri, BNI dan BRI yang masing-masing 1 miliar dolar AS? Ini hubungannya apa? Jadi, menurut saya, harus dibuka dan terang-benderang, supaya Pak Jokowi tidak dijerumuskan oleh para pembantunya, oleh para menterinya," tegasnya.
Meski Menteri BUMN mengklaim tak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam proyek ini, namun Faisal menilai bahwa konsorsium tersebut akan tetap mengeluarkan kocek perusahaan negara yang diperoleh dari mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN).
"Jadi akal-akalan, pemerintahnya membiayai BUMN lewat PMN. Jadi, APBN juga (jatuhnya). Saya enggak suka kalau akal-akalan kayak gini. Jadi, perlu dipertanyakan reputasi Rini Soemarno," ungkapnya.
Faisal pun menilai, direstuinya proyek KA Cepat ini oleh Presiden Jokowi kemungkinan lantaran Jokowi sendiri tidak mendapatkan informasi yang utuh terkait proyek ini. Maka, dia pun menyerukan kepada Rini Soemarno untuk dapat menjelaskan permasalahan ini secara gamblang.
"Presiden kita itu tidak bodoh. Dia (Jokowi) merestui proyek ini karena beliau itu kurang lengkap (informasinya) dan terkesan tidak ada masalah. Jadi harus dijelaskan secara gamblang ini," tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Kemenperin Mau Stop Impor, Dana Belanja Pemerintah Hanya untuk TKDN Tinggi
-
Rendahnya Utilitas vs Banjir Impor: Menperin Ungkap Tantangan Industri Keramik Nasional
-
Kerugian Akibat Bencana di Aceh Timur Capai Rp5,39 Triliun, Berpotensi Bertambah
-
Apa Itu De-Fi atau Decentralized Finance? Ini Penjelasan Lengkapnya
-
IPO SpaceX Ditargetkan 2026, Valuasinya 28 Kali Lebih Besar dari BBCA
-
Di Balik Aksi Borong Saham Direktur TPIA, Berapa Duit yang Dihabiskan?
-
Berkat Pemberdayaan BRI, Batik Malessa Ubah Kain Perca hingga Fashion Premium
-
BSU Guru Kemenag Cair! Ini Cara Cek Status dan Pencairan Lewat Rekening
-
Update Harga Sembako: Cabai dan Bawang Merah Putih Turun, Daging Sapi Naik
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen