Bikin SBY Tersinggung, Politisi Demokrat Kritik Tajam Darmin

Suara.com - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Demokrat Agus Hermanto menilai sikap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang mengatakan mandeknya hilirisasi sektor mineral dan batubara saat ini disebabkan kesalahan pemerintah sebelum era Joko Widodo yang terlambat membangun smelter, merupakan bentuk ketidakdewasaan seorang menteri.

"Ini adalah bentuk ketidakdewasaan karena memang tidak mampu. Kita ketahui sampai hari ini perekonomian Indonesia tetap pada posisi yang melorot, pada posisi yang tidak bagus karena memang kebijakan atas usulan menteri perekonomian kebijakannya tidak kena, orang sakit panu dikasih Decolgen," ujar Agus di gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/2/2016).

Agus menilai Darmin tak mempunyai kapabilitas untuk memperbaiki ekonomi sehingga mengambinghitamkan pemerintahan yang lalu.

Menurut Agus perekonomian Indonesia merosot karena paket kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah atas usulan Darmin kurang mantap.

"Kemunduran ekonomi ini, karena memang daya beli masyarakat menengah ke bawah itu, tidak mempunyai kemampuan sehingga produk dan jasa dalam negeri tidak bisa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, yang akhirnya kalau produk dan jasa tidak bisa diproduksi dan dikonsumsi masyarakat, akhirnya perusahaan Indonesia, industri Indonesia akan bangkrut PHK persis seperti sekarang," katanya.

Menurut Agus, Darmin harus introspeksi diri dan berjuang untuk menaikkan perekonomian nasional, bukan malah menyalahkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kalau tidak mampu jangan menyalahkan pemerintahan yang lama , kalau tidak mampu belajar dong. Belajarlah belajarlah, ambil kebijakan," kata Agus.

"Ada gunanya (menteri perekonomian), tapi tidak mengobati penyakitnya buktinya sekarang kita makin terpuruk, hutang makin banyak ini kan karena Kementerian yang di sektor ekonomi termasuk menteri koordinator bidang perekonomian tidak mempunyai kemampuan untuk memperbaiki,"kata dia.

Namun ketika ditanya apakah Darmin layak untuk diganti, Agus mengatakan itu hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

"Pergantian itu urusan Presiden," kata dia.

Persoalan ini mengemuka setelah Susilo Bambang Yudhoyono bersikap karena merasa sering disalahkan pemerintahan sekarang. Sikap mantan Presiden tersebut disampaikan di Twitter dan Facebook.