Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengaku akan segera menindaklanjuti keputusan Presiden Joko Widodo terkait pengembangan Blok Masela yang menggunakan skema pmebangunan kilang di darat (onshore).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said pun mengaku telah mengajak PT Pertamina (Persero) bertemu dengan kontraktor migas di Blok Masela yakni Inpex dan Shell untuk memegang pasar domestik.
"Sehari sebelum keputusan Presiden, kami juga telah mengadakan pertemuan antara Dirut Pertamina dengan Inpex dan Shell. Tapi pertemuannya baru informal. Biar bagaimana pun Inpex dan Shell butuh pasar domestik, makanya kita ingin Pertamina masuk yang pegang domestik," kata Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi saat konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis (24/3/2016).
Terkait pembangunan kilang, pihaknya belum mengetahui akan dibangun dimana dan belum ada pembicaraan lebih lanjut terkait hal tersebut.
"Development fund juga belum dibahas karena pembahasan baru bisa dilakukan setelah ada perhitungan awal biaya dan keekonomian. Presiden juga masih menunggu perhitungan biaya dari Inpex dan Shell," ungkapnya.
Suara.com - Keputusan Presiden Jokowi memilih skema onshore memiliki alasan yang kuat. Jokowi mengaku dirinya mendengar banyak pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak. Ia mempertimbangkan bahwa proyek Blok Masela merupakan proyek jangka panjang yang bernilai ratusan triliun rupiah. "Tidak hanya setahun, dua tahun, 10 tahun, atau 15 tahun. Tapi proyek sangat panjang, menyangkut ratusan triliun rupiah," ucapnya.
Menurut Jokowi, alasan pertama skema onshore dipilih karena pemerintah menginginkan pembangunan ekonomi daerah dan nasional ikut meningkat dengan pembangunan Blok Masela. Skema onshore juga dinilai dapat memicu pembangunan wilayah Maluku dan sekitarnya. "Pembangunan wilayah regional development juga kita ingin agar juga terkena dampak dari pembangunan besar, proyek Masela ini," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Berita Terkait
-
Eks Bos ASTRA Infra Port Easkal Wisnu Prabakti Diperiksa KPK Terkait Korupsi Investasi RI-Jepang
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Siapa Ginka Febriyanti yang Dituding Ikut Demo Bayaran dan Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
-
Demi Peningkatan Layanan pada Masyarakat, Pertamina Harus Jadi Lokomotif Ketahanan Energi Nasional
-
Gas Melon Langka di Indramayu, Lucky Hakim Endus Praktik Pengoplosan: Pertamina Harus Gandeng Polisi
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Purbaya Sidak Pabrik Baja Asal China, Diduga Akali Pajak karena Cuma Bayar Rp 20 M
-
Bitcoin dkk Diramal Bisa Jadi Sistem Finansial Alternatif RI Dalam Waktu 3 Tahun
-
5 Tahun Holding UMi: Lebih Mudah, Dekat dan Berdampak untuk Nasabah PNM Mekaar
-
Delapan Klaster Program Prioritas Nasional di 2027
-
Bahlil Minta Lebih Banyak Lahan untuk Sawit demi Ambisi B80
-
Bahlil Stop Ekspor Batu Bara Usai PLN Kekurangan Pasokan
-
Sandiaga Uno Suntik Modal MUTU, Pasar Karbon RI Jadi Incaran
-
Jasa Marga Tingkatkan Komitmen Pengelolaan Green Toll Road dan Transformasi Rest Area Berkelanjutan
-
LPS Naikkan Bunga Penjaminan Simpanan Rupiah, Kini Tembus 3,75%
-
Toko Online Wajib Punya NIB, Termasuk Penjual Barang Bekas: Ini Ketentuannya