Anggaran Tiga Kementerian dalam RAPBN-P 2016 Dipotong

Suara.com - Sesuai dengan Instruksi Presiden No.4 Tahun 2016 mengenai pelaksanaan penghematan dan pemotongan anggaran belanja kementerian/lembaga, maka tiga kementerian yakni Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kemenko Bidang Kemaritiman, anggarannya terpaksa harus dipotong dalam RAPBN-P 2016.

Menko Perekonomian, Darmin Nasution menjelaskan, pemotongan anggaran ini sudah dipersiapkan oleh pemerintah untuk menjaga fiskal pemerintah.

"Kalau dipotong, ya semua juga pasti dipotong. Semua Kementerian dan lembaga kena dikurangi, tidak bisa tidak. Tapi anggaran untuk program prioritas tidak ada pemotongan," kata Darmin saat menghadiri Rapat Banggar di gedung DPR, Jakarta, Senin (13/6/2016).

Kementerian yang terkena pemotongan anggaran pertama adalah Kemenko Perekonomian, dalam RAPBN-P 2016, Menko Darmin Nasution mengajukan anggaran sebesar Rp395,2 miliar. Angka ini sudah termasuk pemotongan sebesar 15% atau sekitar Rp42,39 miliar.

"Pemotongan anggaran tersebut meliputi komponen honorarium, perjalanan dinas dalam dan luar negeri, seminar serta pembelian peralatan dan perlengkapan kantor. Pemotongan anggaran yang kita lakukan bersifat rutin," jelasnya.

Pihak dia pun menargetkan, dalam RAPBN-P 2016 ini penyerapan anggarannya dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga bisa mencapai 93%.

Selain itu, untuk Kemenko Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli mengajukan anggaran sebesar Rp414,1 miliar. Angka ini sudah termasuk pemotongan 17% atau sekitar Rp86 miliar jika dibandingkan APBN 2016 lalu.

"Anggaran ini pastikan akan cukup hingga akhir tahun. ‎Dalam bidang maritim, kita ingin Indonesia menciptakan kebijakan kelautan untuk poros maritim," terang Rizal.

Sedangkan untuk Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani mengajukan anggaran sebesar Rp392,2 miliar. Angka ini sudah mengalami pemotongan sebesar Rp95,3 miliar.

Semua anggaran yang diajukan oleh ketiga kementerian ini telah disetujui oleh Badan Anggaran DPR RI.