Suara.com - Badan PBB yang bertanggung jawab untuk promosi pariwisata --United Nation World Tourism Organization/UN WTO-- menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan Pemerintah Indonesia memberikan bebas visa kepada warga dari 169 negara.
Sekretaris Jenderal UN WTO, Taleb Rifai dalam keterangan persnya di London, Rabu (10/8/2016) menyatakan, Indonesia adalah contoh bagi dunia.
Badan PBB yang mengurus pariwisata di seluruh dunia yang bermarkas di Madrid, Spanyol, UN WTO, menyambut keputusan Pemerintah Indonesia yang jelas mencerminkan komitmen negara dengan perkembangan sektor pariwisata sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pekerjaan dan kesejahteraan bagi rakyatnya," demikian pernyataan tersebut.
Menurut laporan organisasi internasional eksekutif industri perjalanan mempromosikan wisata dan pariwisata di seluruh dunia (UN WTO/WTTC) dampak dari Visa Fasilitasi anggota negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN) berhasil mendapatkan enam sampai 10 juta tambahan kedatangan wisatawan internasional dari peningkatan fasilitasi visa. Penerimaan tambahan yang dihasilkan oleh wisatawan ini bisa mencapai antara 7 dan 12 miliar dolar AS.
Badan PBB yang mengurus pariwisata itu banyak melakukan advokasi untuk manfaat dari perjalanan yang aman sebagai sarana mempromosikan pengembangan pariwisata dan berkembang manfaat sosial ekonomi sektor ini.
Dalam laporan disebutkan fasilitas bebas visa menarik pariwisata internasional ke negara itu dengan menyederhanakan prosedur perjalanan menunjukkan bahwa fasilitasi visa di negara ASEAN dapat mempekerjakan sekitar 333.000 sampai 654.000 pekerjaan baru dalam jangka waktu tiga tahun.
Kebijakan bebas visa berlaku untuk tinggal maksimum 30 hari, tidak memiliki batasan pada jumlah kunjungan per tahun, dan tak dapat diperpanjang atau convertible untuk setiap izin tinggal lainnya. Warga negara dari negara-negara bebas visa bisa masuk ke Indonesia di salah satu dari 124 poin pemeriksaan imigrasi yang ada.
UN WTO tahun 2015 mencatat laporan fasilitas bebas visa menunjukkan bahwa dari total turis yang diperlukan untuk mendapatkan visa tradisional sebelum melakukan perjalanan terus menurun dan berada pada tingkat terendah.
Pada 2015, sebanyak 39 persen dari populasi dunia bisa bepergian untuk pariwisata tanpa memperoleh visa tradisional sebelum keberangkatan dibandingkan dengan hanya 23 persen pada tahun 2008. (Antara)
Berita Terkait
-
Mengintip Tren Terbaru: Mengapa Perjalanan Mewah Kini Makin Diminati Wisatawan Indonesia?
-
Christmas Carol Colossal Hidupkan Semangat Natal di Jantung Kota Jakarta
-
Kemenpar Klarifikasi Isu Larang Airbnb, Ini Fakta Terkait Penataan OTA di Bali
-
Wonderful Indonesia Wellness 2025 Sukses Digelar Selama Sebulan, Mustika Ratu Ungkap Kontribusinya
-
Kontroversi Lift Kaca Kelingking Jadi Pelajaran: Ini Aturan Main Baru Investasi di Nusa Penida
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 10 Mobil Bekas Rp75 Jutaan yang Serba Bisa untuk Harian, Kerja, dan Perjalanan Jauh
Pilihan
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
-
Agensi Benarkan Hubungan Tiffany Young dan Byun Yo Han, Pernikahan di Depan Mata?
-
6 Smartwatch Layar AMOLED Murah untuk Mahasiswa dan Pekerja, Harga di Bawah Rp 1 Juta
Terkini
-
Harga Emas Antam Melonjak Drastis dalam Sepekan
-
Hari Minggu Diwarnai Pelemahan Harga Emas di Pegadaian, Cek Selengkapnya
-
Orang Kaya Ingin Parkir Supercar di Ruang Tamu, Tapi Kelas Menengah Mati-matian Bayar Cicilan Rumah
-
Mampukah Dana Siap Pakai dalam APBN ala Prabowo Bisa Pulihkan Sumatera?
-
Anak Purbaya Betul? Toba Pulp Lestari Tutup Operasional Total, Dituding Dalang Bencana Sumatera
-
Percepat Pembangunan Infrastruktur di Sumbar, BRI Dukung Pembiayaan Sindikasi Rp2,2 Triliun
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
Usulan Kiai ke Prabowo: Bersihkan Jutaan Kayu Gelondongan Bencana Tanpa Bebani APBN!
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
-
Perusahaan RI Bakal Garap Proyek Kabel Laut Jakarta-Manado