Sejak 1998, Pertumbuhan Industri Non Migas Selalu Rendah

Pembangunan industri pada kenyataannya tidak selalu bergantung pada ketersediaan sumber daya alam suatu negara. Beberapa negara industri maju justru minim sumber daya alam namun mampu mengoptimalkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu teknik atau teknologi untuk mendukung pembangunan industrinya. Berkaca dari hal tersebut, pemerintah akan terus mendorong agar perguruan tinggi berperan serta melakukan inovasi melalui perkembangan teknologi untuk mendukung kemajuan industri.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan hal itu dalam Orasi Ilmiah pada Sidang Terbuka Peringatan 96 Tahun Pendidikan Tinggi Teknik di Indonesia di kampus Institut Teknologi Bandung, Sabtu (20/8/2016). “Saya berharap di usianya yang menjelang seabad ini, perguruan tinggi teknik dapat lebih berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya pembangunan teknologi yang dapat menunjang perekonomian secara luas dan tentunya secara lebih khusus bagi industri nasional,” ujar Airlangga.

Menurutnya, tantangan perguruan tinggi saat ini adalah mendorong pembangunan sumber daya manusia yang terampil dengan keahlian tertentu sesuai kebutuhan dunia kerja. “Itu yang harusnya menjadi prioritas, agar generasi kita siap bekerja. Ke depan, kami mengusulkan pendidikan vokasional di bidang industri untuk SMK hingga D1 dan D2, dengan porsi pengajaran 60 persen di praktek lapangan dan 40 persen di kelas. Jadi, ada program magang minimal tiga bulan per semester,” paparnya.

Pemerintah juga giat mendorong kepada pelaku industri untuk mendirikan politeknik, dimana saat ini industri tekstil dan otomotif yang sudah mengimplementasikan. “Program pendidikan dual system ini didorong agar jadi gerakan oleh industri swasta atau BUMN. Untuk kurikulumnya, kami akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” tutur Airlangga.

Kementerian Perindustrian, lanjutnya, juga terus mendorong penyediaan lembaga atau unit pendidikan vokasional untuk menyuplai tenaga kerja terampil yang tepat guna.

Kementerian Perindustrian telah merencanakan konsep pendidikan vokasional (SMK, D1, D2) yang melibatkan lembaga pendidikan dan industri yang berbasis klaster. Sehingga, jelas Menperin, SMK tidak lagi harus seragam tapi penjurusannya betul-betul diarahkan pada kebutuhan industri di wilayah pertumbuhan masing-masing. "Kami sudah menyampaikan hal ini di rapat kabinet, Bapak Presiden mengatakan akan memberikan arahan khusus terkait ini," ujarnya.

Dalam orasi ilmiah yang berjudul “Konsolidasi Nasional dalam Implementasi Pembangunan Industri”, Airlangga menyampaikan bahwa sinergitas antara dunia usaha dan perguruan tinggi juga perlu didorong untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan vokasional, khususnya di sekitar kawasan-kawasan industri sesuai industri unggulan yang ada di setiap wilayah.

Kontribusi dunia pendidikan bagi perkembangan sektor industri juga diwujudkan melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas melalui sistem pendidikan dan penumbuhan kewirausahaan. Kementerian Perindustrian menargetkan untuk mencetak 20.000 wirausahawan Industri Kecil Menengah (IKM) sebagai salah satu pilar penting yang perlu untuk terus ditingkatkan. IKM merupakan pilar penting bagi industri dalam negeri karena kontribusinya saat ini mencapai 34,82 persen terhadap industri secara keseluruhan.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Kadarsah Suryadi menyampaikan bawa perguruan tinggi perlu bertransformasi, dari research university menjadi entrepreneurial university, untuk mendukung komersialisasi produk riset inovasi. Untuk itu, perguruan tinggi perlu mengambil peranan yang bersifat strategis dan melampaui Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mencetak wirausaha dan industri dalam lingkungan ekosistem inovasi yang berkelanjutan.

Hasil riset inovasi ITB, disampaikan Kadarsah, antara lain produk industri migas dalam bidang enhanced oil recovery (EOR) sebagai produk substitusi impor untuk mendukung ketahanan energi yang sudah diproduksi untuk pasar dalam negeri dan ekspor, produk inovasi dalam bidang transportasi masa depan, produk alat kesehatan dan biomedis serta produk inovasi ICT untuk mendukung konsep kota cerdas (smart city) yang merupakan tulang punggung industri masa depan di Indonesia. “Untuk menuju entrepreneurial university ini diperlukan tiga komponen utama, yakni unggul dalam pendidikan, unggul dalam riset, dan unggul dalam inovasi,” Kadarsah memaparkan.

Rektor ITB juga menyampaikan bahwa Kementerian Perindustrian telah memberikan dukungan dalam pembangunan Pusat Pengembangan Teknologi Industri (PPTI) dalam bidang Mesin Perkakas, Alat Kesehatan, Rekayasa dan Desain Perkeretaapian di perguruan tinggi tersebut. Kluster PPTI bertujuan untuk membangun sinergi antara perguruan tnggi dengan industri untuk bekerjasama dalam riset aplikatif yang langsung bias diserap oleh industri terkait. Riset yang dilakukan didorong untuk menghasilkan paten teknologi sehingga bisa tercipta industri kecil dan menengah yang mampu bersaing di pasar.

Meningkatkan kesejahteraan

Kebangkitan industri mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Sebaliknya, turunnya pertumbuhan sektor industri mengakibatkan rendahnya diversifikasi industri dan investasi yang membawa suatu negara pada kondisi tidak dapat meningkatkan kondisi perekonomiannya, atau disebutmiddle-income trap yang dialami oleh beberapa negara industri seperti Brazil, Afrika Selatan dan Mexico.

Di Indonesia, kenyataannya, pertumbuhan industri non-migas sejak krisis moneter pada tahun 1998 cenderung berada di bawah pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata pertahun sektar 5-6 persen. Sementara itu, kontribusi sektor industri terhadap PDB pada semester I 2016 adalah sekitar 20 persen, yang merupakan kontribusi terbesar dalam perekonomian Indonesia. “Untuk itu, Presiden memberikan amanah kepada kamiuntuk meningkatkan kembali kontribusi sektor industri terhadap perekonomian Indonesia,” ujar Menperin.

Pada 2019, kontribusi industri terhadap PDB ditargetkan meningkat hingga 25 persen dan mencapai angka 6.000 Dolar Amerika Serikat (AS). “Dibutuhkan peningkatan angka industri non-migas sebesar 7-8 persen dengan angka pertumbuhan ekonomi di kisaran 6-7 persen untuk mencapainya,” jelas Airlangga.