Bank Mandiri terus menggencarkan sosialisasi kebijakan amnesti pajak di seluruh Indonesia sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah untuk menarik dana-dana repatriasi yang nilainya sangat besar.
Menurut Senior Vice President International Banking and Financial Institutions Bank Mandiri Ferry M Robbani, pelaksanaan sosialisasi dilakukan baik secara bersama-sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun secara langsung kepada nasabah Bank Mandiri, terutama yang berada di Jakarta dan kota-kota besar lain di Indonesia serta di luar negeri.
“Hingga saat ini, Sosialisasi telah kami laksanakan bersama kantor wilayah Ditjen pajak di Surabaya, Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Banjarmasin, Malang, Palembang, Lampung , Denpasar, Solo, Yogyakarta, Jambi, Pangkalpinang, Dumai, Pontianak, Samarinda, Padang dan beberapa kota besar lainnya,” jelas Ferry di Jakarta, Kamis (1/9/2016).
Sedangkan sosialisasi amnesti pajak di luar negeri, telah dilakukan kepada WNI yang berada di Singapura dan Hongkong. Adapun sosialisasi kepada WNI di London akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Dalam sosialisasi ini, kami menyiapkan klinik-klinik pajak yang dapat memiliki informasi yang komprehensif tentang berbagai ketentuan dan persyaratan terkait amnesti pajak kepada nasabah utama dan korporasi. Untuk itu, kami juga melakukan komunikasi intensif dengan Ditjen Pajak,” jelasnya.
Di samping ketentuan terkait amnesti pajak, ungkap Ferry, klinik-klinik tersebut juga memberikan konsultasi keuangan mengenai produk-produk investasi yang bisa dipilih wajib pajak yang ingin merepatriasi dana ke Indonesia, seperti produk treasury, asset management, pasar modal, capital/venture funds hingga produk asuransi.
Hingga 30 Agustus 2016, dana amnesti pajak yang dibukukan di Bank Mandiri tercatat sebanyak Rp653 miliar, terdiri atas dana tebusan sebesar Rp430,4 miliar dari 5.123 transaksi dan dana repatriasi Rp222,6 miliar dari 69 transaksi.
“Kami akan bekerja keras dalam mendukung ide ini. Dan melihat antusiasme dan perkembangan ekonomi, kami berharap mampu menghimpun dana sekitar Rp8-9 triliun hingga akhir tahun,” tutur Ferry.
Berita Terkait
-
Bank Mandiri Taspen Buka Tiga Posko Pengaduan Penipuan Investasi
-
Purbaya Bantah Patriot Bond Mirip Tax Amnesty, Minta Investor Segera Beli
-
Jajaran Direksi Himbara Merapat ke Istana, Prabowo Gelar Rapat Tertutup Bahas Ekonomi
-
Rupiah Alami Pelemahan, Cek Harga Dolar AS di Bank Mandiri, BNI, BRI dan BCA
-
Bank Mandiri Gelar Mandiri Jogja Marathon 2026 dan Program Mandiri Sahabat Desa di 28 Desa
Terpopuler
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- Keunggulan Pompa Air Shimizu PL-138 BIT, Solusi Air Jernih Anti Karat
Pilihan
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
Terkini
-
Rupiah Hari Ini Menguat ke Rp17.865 per Dolar AS, BI Disebut Lakukan Intervensi
-
Sinyal untuk Beli, Harga Emas Antam Terus Turun Jadi Rp2.645.000/Gram
-
IHSG Menguat saat Bursa Global Mayoritas di Zona Merah, Rupiah Naik Tipis
-
Setelah Dibuka Menguat IHSG Langsung Anjlok di Senin Pagi, BBCA Mulai Diborong Asing
-
Konflik AS - Iran Kembali Memanas, Harga Minyak Dunia Naik ke Level 72 Dolar AS
-
Update Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini
-
Kenaikan Cukai Rokok Dinilai Bisa Pangkas Ribuan Lapangan Kerja, Ini Kata Said Iqbal
-
OJK Ungkap Ancaman Baru Perbankan: Daya Beli Turun, PHK Naik, Risiko Kredit Membesar
-
Pertamina Raih Cuan Banyak dari Investasi EBT di Filipina
-
Negara BIsa Kehilangan Triliunan Penerimaan Negara dari Industri Rokok