Percepat Pembebasan Lahan, Penyerapan Anggaran PUPR Naik

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dalam acara Jumpa Pers Capaian Dua Tahun Pembangunan Infrastruktur Dalam Kabinet Kerja, di Gedung Kementerian PUPR, Jumat (7/10/2016) menyampaikan bahwa progres penyerapan keuangan Kementerian PUPR hingga Kamis (6/10/2016) pukul 12.00 telah mencapai 52,83 persen dengan progres fisik 59,56 persen.

Progres Penyerapan keuangan tersebut jauh lebih baik dibandingkan dengan progres penyerapan keuangan pada 2015 lalu pada waktu yang sama, yang hanya mencapai 42,9 persen dengan progres fisik 49,29 persen.

“Ini hasil dari lelang dini yang dulu (proyek 2016 dilelang pada 2015-red), makanya untuk (proyek) 2017, bulan ini sudah mulai diumumkan SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)-nya, dari beberapa direktorat jenderal sudah mengumumkan SIRUP-nya untuk persiapan lelang,” tutur Menteri Basuki.

Dikatakannya Kementerian PUPR terus melakukan upaya-upaya percepatan, seperti mendorong penyelesaian segera masalah pembebasan lahan/tanah sehingga pekerjaan konstruksi dapat segera dikerjakan. “Ada beberapa yang harus dibayarkan seperti Bakauheni-Terbanggi Besar sudah siap dibayarkan. Saat ini sedang dilakukan revisi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)-nya agar bisa dibayarkan. Kemudian di Bendungan Way Sekampung (Lampung) sudah ada kesepakatan (pembebasan lahan) dengan penduduk, tinggal menunggu uangnya,” tuturnya.

Upaya lain untuk percepatan adalah memerintahkan kontraktor/konsultan melakukan penagihan pembayaran sesuai waktu yang telah ditetapkan, menginstruksikan kepada pelaksana pekerjaan/penyedia jasa untuk menambah peralatan dan tenaga kerja agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan tiga shift per hari dan tujuh hari per minggu.

Lalu menugaskan para petugas eselon III dan eselon IV pada masing-masing direktorat jenderal agar ke lapangan/daerah untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan monitoring progres pelaksanakan pekerjaan melalui e-monitoring untuk percepatan pengambilan keputusan.

Menteri Basuki menambahkan bahwa sejak Januari 2016 realisasi penyerapan keuangan Kementerian PUPR sudah mencapai 2,26 persen padahal pada tahun-tahun sebelumnya penyerapan tersebut baru dapat dicapai pada Mei atau Juni. Menurutnya, progres tersebut menunjukan bahwa perbaikan penyerapan keuangan sudah terlihat di 2016.