- Moody’s ubah outlook RI ke Negatif akibat kebijakan Prabowo yang sulit diprediksi.
- Nasionalisasi aset lewat Danantara dan wacana defisit lebar picu kekhawatiran investor.
- Program MBG perlu evaluasi total agar tak membebani fiskal dan menurunkan rating kredit.
Suara.com - Kabar kurang sedap datang dari lembaga pemeringkat internasional, Moody’s Investors Service. Outlook utang Indonesia yang sebelumnya anteng di posisi 'Stabil', kini resmi digeser menjadi 'Negatif'.
Perubahan ini menjadi alarm keras bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait arah kebijakan ekonomi yang dinilai sulit diprediksi.
Salah satu poin krusial yang disorot Moody’s adalah langkah agresif pemerintah menarik 28 izin perusahaan ke bawah kendali Danantara. Langkah ini ditangkap pasar sebagai sinyal "nasionalisasi aset swasta" yang bisa merusak iklim investasi.
"Meski ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh 5,11% pada 2025, Moody’s mewanti-wanti adanya risiko hambatan serius di tahun 2026 jika pola komunikasi kebijakan yang prematur terus berlanjut," kata Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira melalui pesan singkatnya ke Suara.com Jumat (6/2/2026).
Bhima juga bilang bahwa pasar modal dan investor juga mulai gerah dengan wacana revisi UU Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003. Rencana menghapus batas defisit anggaran 3% dari PDB demi mengakomodasi janji kampanye dianggap sebagai langkah berbahaya yang merusak kredibilitas fiskal Indonesia.
"Setiap kali muncul wacana utak-atik batas defisit, investor langsung bereaksi negatif. Ini masalah kepercayaan," katanya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak luput dari bidikan. Dengan anggaran jumbo di tengah tren penerimaan pajak yang sedang lesu, MBG dianggap bisa menjadi "bom waktu". Apalagi, efisiensi anggaran pusat mulai berdampak pada pemangkasan dana ke daerah.
Sejumlah ekonom mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap MBG. Jangan sampai program ini dipaksakan hanya demi pemenuhan janji politik, sementara fundamental ekonomi dikorbankan.
Jika peringatan Moody’s ini diabaikan, peringkat Indonesia terancam turun ke Baa3. Dampaknya tidak main-main: suku bunga utang akan melonjak tajam dan tekanan terhadap Rupiah akan semakin berat.
Baca Juga: Tak Ambil Pusing Soal Outlook Peringkat Moody's, Airlangga: Indonesia Tetap Investment Grade
"Dulu ekonomi kita sudah diingatkan oleh para pakar dalam negeri, tapi mungkin lewat Moody’s ini pemerintah baru mau mendengar. Perbaikan harus dilakukan sekarang sebelum rating benar-benar jatuh," ungkap Bhima.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menebak IHSG di Tengah Silang Sengkarut Geopolitik Global dan Rekor Bursa Asia
-
Harga Minyak Turun di Bawah 100 Dolar Imbas Perkembangan 'Positif' Nego Perang Iran
-
Krisis Global? Tabungan Orang Kaya Semakin Gemuk
-
Lebih Rentan Meledak, Distribusi CNG Lebih Baik Lewat Jargas
-
Pertamina Jajaki SLB sebagai Mitra Teknologi, Perkuat Ketahanan Energi Nasional
-
Harga MinyaKita Mahal, Pedagang: Mending Beli Minyak Goreng yang Lain!
-
Laba Bank Jago Melonjak 42 Persen di Kuartal I 2026, Tiga Arahan Jadi Kunci
-
Dorong Reintegrasi Sosial, Kemnaker Siapkan Akses Kerja bagi Eks Warga Binaan
-
Integrasi Holding Ultra Mikro Jangkau 33,7 Juta Pelaku Usaha, Bukti BRI Berpihak pada Rakyat
-
Purbaya Bebaskan Pajak untuk Merger BUMN, Kasih Waktu 3 Tahun