Bahlil Sedang Urus Tata Administrasi, Tambang Emas Martabe Mau di Nasionalisasi?

Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, kembali angkat bicara mengenai nasib lahan tambang emas Martabe di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pasca pencabutan izin PT Agincourt Resources (PTAR), pemerintah kini tengah fokus merapikan berkas administrasi.

"Nah, setelah dilakukan pencabutan maka tindak lanjutnya adalah penataan administrasi untuk mempercepat keabsahan dari pencabutan," ujar Bahlil di Jakarta, dikutip Jumat (6/2/2026).

Bahlil menegaskan, langkah tegas Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mencabut izin tambang tersebut bukan tanpa alasan. Berdasarkan evaluasi, aktivitas tambang tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu bencana alam di wilayah Sumatera Utara.

"Kita kan sama-sama sudah tahu bahwa tambang tersebut telah dicabut atas dasar penilaian satgas terhadap berbagai penyebab musibah yang terjadi di Sumatera Utara," tegasnya.

Di balik penataan administrasi tersebut, tersiar kabar kuat bahwa lahan kaya emas ini akan diambil alih oleh BUMN anyar, Perusahaan Mineral Nasional (Perminas). Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, tidak menampik kemungkinan tersebut meski prosesnya masih harus melewati meja rapat lintas kementerian.

"Ini akan dibahas antar kementerian untuk bagaimana keputusannya," kata Yuliot di Kompleks Parlemen, Senayan.

Namun, langkah agresif pemerintah mencabut 28 izin perusahaan dan mengalihkannya ke tangan negara (via Danantara) mulai memicu alarm di mata investor.

Lembaga pemeringkat Moody’s baru-baru ini menurunkan outlook Indonesia dari stabil ke negatif. Kebijakan yang dianggap sulit diprediksi ini mulai dimaknai global sebagai bentuk "nasionalisasi aset swasta".

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengingatkan, meski ekonomi 2025 tumbuh 5,11%, risiko kebijakan yang "prematur" bisa menjadi batu sandungan di 2026.

Baca Juga: Moody's Tebar Peringatan Dini buat Prabowo: Kebijakan Ugal-ugalan!

"Salah satunya kebijakan sulit diprediksi, termasuk pengambil alihan 28 izin perusahaan ke Danantara yang dimaknai sebagai nasionalisasi aset swasta," kata Bhima kepada Suara.com.

Selain isu tambang, fokus pasar juga tertuju pada rencana pelebaran defisit anggaran dan proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memakan biaya jumbo.

Jika disiplin fiskal longgar dan peringkat Moody’s melorot ke level Baa3, dampaknya tak main-main: suku bunga utang akan melonjak tajam dan nilai tukar rupiah terancam tertekan hebat. Kini, bola panas penataan tambang Martabe dan kedisiplinan anggaran ada di tangan pemerintahan Prabowo.