Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi mengkritik pelaksanan program pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) di Indonesia masih banyak menemui hambatan. Padahal program itu sendiri jauh dari cukup untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia jika ingin menjadi negara industri maju.
"Seharunya bukan menambah pembangkit listrik sebanyak 35 ribu MW. Kalau Indonesia mau jadi negara industri maju, yang dibutuhkan adalah tambahan pembangkit listrik 4 kali lipat dari itu, yaitu sebesar 240 ribu MW," kata Kurtubi saat dihubungi Suara.com, Jumat (14/10/2016).
Kurtubi juga menyayangkan kebijakan tata kelola energi listrik di Indonesia masih banyak kekeliruan. Salah satunya adalah menempatkan opsi nuklir sebagai opsi terakhir sebagai sumber energi listrik. Padahal yang bisa menjawab kebutuhan pasokan listrik dalam jumlah besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia ialah nuklir. "Isu nuklir juga selalu menjadi isu kontroversi berkepanjangan. Ini salah satu tantangan yang harus dijawab oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar," ujar Kurtubi.
Politis Nasdem tersebut juga menyoroti implementasi program pembangkit listrik 35 ribu MW sendiri yang masih banyak persoalan di lapangan. "Semoga Jonan dan Arcandra bisa mengatasi persoalan ini agar tercapai sesuai jadwal. Waktu pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tinggal 3,5 tahun lagi," tutup Kurtubi.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo, secara resmi meluncurkan Program 35.000 MW untuk Indonesia di pantai Samas, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (4/6/2015). Program terobosan di sektor ketenagalistrikan ini diluncurkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang selama ini berjalan. Program 35.000 MW ini merupakan salah satu program unggulan dalam rangka mencapai salah satu sasaran nawacita yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis khususnya kedaulatan energi.
Komitmen 35 ribu MW sendiri tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2015-2024 yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): 0074K/21/MEM/2015. Dalam RUPTL ini ada 109 proyek Program 35 ribu megawatt di seluruh Indonesia. Untuk 10 ribu MW ditangani langsung PLN sebanyak 35 proyek. Untuk 25 ribu MW mengundang partisipasi swasta sebanyak 74 proyek.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Rupiah Ambruk Karena Kondisi Fiskal, Panda Bond dan Swap Currency Tak Selesaikan Masalah
-
Fundamental Terjaga, Tugu Insurance Bukukan Laba Rp265,62 Miliar di Kuartal I-2026
-
Investor Masih Kabur saat IHSG Menguat? Rupiah Kuncinya
-
Bahlil Mau Terapkan Skema Bagi Hasil Migas di Sektor Pertambangan
-
Ada Pejabat Baru di Lingkungan Kementerian ESDM, Ini Daftarnya
-
Pengamat Ingatkan Efek Pelemahan Rupiah Bikin APBN Berdarah-darah
-
Bahlil Fokus Ganti LPG 3 Kg ke CNG, Berapa Harga Jualnya?
-
Dirikan Learning Center di Fakultas Pertanian UGM, Wujud Kepedulian BRI terhadap Pendidikan
-
Rupiah Turun Terus, Purbaya Siapkan Dana Stabilisasi Obligasi
-
Pengamat: Aturan Soal Migas Jadi Biang Kerok Rupiah Terus Jeblok